Indonesia in Focus

Sunday, March 1, 2015

Minister of Fisheries Disallow Catching and export lobster, crab and crab spawn, Governor Soekarwo ask postponed

SURABAYA, KOMPAS.com - East Java governor asked the Minister of Marine and Fisheries Susi Pudjiastuti postpone two new policy for fishermen. Soekarwo hope Minister Susi reviewing the policy of the effectiveness before they are applied.

"Last weekend our letter requesting postponement already tell, essentially in order to assess the policy first, because fishermen no direct selection rules that apply," said Soekarwo, Sunday (03/01/2015).

Two of the policy in question is Regulation No. 1/2015 on the prohibition KP catching lobster, crab, and crab spawn, while prohibiting the export of animal species such third seed. Then KP Regulation No. 2/2015 on the prohibition of the use of fishing gear and trawl trawl HeLa Pull in fishery management area of the Republic of Indonesia.

If two policies that directly applied, will invite resistance among fishermen, particularly in Java. Moreover, said Soekarwo, the use of trawl and trawl Pull HeLa already familiar among fishermen because it has been applied by generations of his ancestors.

Susi ministerial discretion, fishermen Java through Indonesian Fishermen Association (HNSI) Java was staged rejection. They assess, policy Susi Minister actually kill the livelihood of fishermen. HNSI Java calls, as many as 1.025 million fishermen in Java is still fishing using trawlers drag. If the policy is enforced, we can be sure 1.025 million fishermen lost their jobs in East Java.

Menteri Perikanan Larang Penangkapan dan epspor lobster, kepiting dan rajungan bertelur, Soekarwo minta ditunda

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunda dua kebijakan baru bagi nelayan. Soekarwo berharap Menteri Susi mengkaji kebijakan itu dari sisi efektivitas sebelum diberlakukan.

"Akhir pekan lalu surat permohonan penundaan sudah kami kirim, intinya agar mengkaji kebijakan itu dulu, karena nelayan belum ada pilihan kalau peraturannya langsung diberlakukan,” jelas Soekarwo, Minggu (1/3/2015).

Dua kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri KP No 1/2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan bertelur, sekaligus melarang ekspor bibit ketiga jenis hewan tersebut. Lalu Peraturan Menteri KP No 2/ 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Jika dua kebijakan itu langsung diberlakukan, akan mengundang resistensi dari kalangan nelayan, khususnya di Jatim. Apalagi, kata Soekarwo, penggunaan alat Pukat Hela dan Pukat Tarik sudah akrab di kalangan nelayan karena telah diterapkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya.

Atas kebijakan menteri Susi, nelayan Jatim melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jatim sempat menggelar aksi penolakan. Mereka menilai, kebijakan Menteri Susi justru membunuh mata pencaharian nelayan. HNSI Jatim menyebut, sebanyak 1,025 juta nelayan di Jatim masih menangkap ikan menggunakan pukat tarik. Jika kebijakan itu dipaksakan, bisa dipastikan 1,025 juta nelayan di Jatim kehilangan pekerjaan.

ISIS Fund Will Reduced Without New Territory

Sources of funding Islamic State or ISIS will be reduced if the extremist group was not able to seize new territory.

Map territory ISIS per January 15, 2015 as reported by the Institute for the Study of War, while the Organization of the Financial Action Task Force report the sources of funding will be reduced if the ISIS ISIS could not develop the territory.

According to a new report by a French group that studies terrorism financing, sources of funding Islamic State or ISIS will be reduced if the extremist group was not able to seize new territory.

The report by the Financial Action Task Force was also warned that there is still much to be done globally to cut off the flow of current financial ISIS, which controls a wide area in Iraq and Syria.

Sunni Muslim extremist group that "gets most of its revenue through criminal activities and extortion in the area in which the group operates," according to a report released Friday.

The extremist group has funded activities with the brutal seize oil fields, robbing banks, extort money from farmers, kidnapping for ransom, and accept donations from strangers.

ISIS Attack Christian Village in Syria, kidnapped 220 People

At least 220 ethnic Assyrian Christians kidnapped in recent days in northeastern Syria, according to a human rights organization in the UK, following an attack by militants dozens of ISIS.

A church in the village of Abu Tina, northern Syria newly captured by militants ISIS (25/2).

Rami Abdurrahman, director of the Syrian Observatory for Human Rights, told VOA ISIS militants have attacked 11 ethnic Assyrian villages in the province of al-Hasakah and abducted 220 people. He said the men were taken and held hostage in the mountains Abd al-PADU.

Erica Hunter, an expert on Christianity in the Middle East at the University of London, said he was not optimistic about the fate of hundreds of people.

"I'm sure ISIS will kill the young men, as they had done before, especially if the young men had been involved in the militia. There have been many Christians who joined the Kurdish forces. While the women will end up just like during the Roman empire which traded as a concubine, "he said.

Last month, 20 people were minority Coptic Christians of Egypt killed by ISIS in Libya.

Christian warriors on guard in Tel Tamr, Syria (photo: dock). Some residents Assyrians joined the Kurdish militia against ISIS.

Hunter said most people had joined the Assyrian ethnic Kurdish militia, took up arms to defend their territory from ISIS.

"Not all of the Assyrians have joined the Kurds, but there are a number of groups that have joined because they saw the Kurds do not carry out attacks and ethnic cleansing as did the current ISIS, a crime against humanity on a very large scale," added Hunter.

Before the war broke out in Syria, Christians constitute about 10 percent of the country's population. Assyrian Christians, who numbered approximately 40,000, regard themselves as the last indigenous groups in Syria and Iraq.

Madawi Al-Rasheed, professor of Middle East issues at the University of London School of Economics, said the Assyrian Christians have long been suppressed. He said, people were not able to protect themselves.

He added ISIS militants have often targeted minority groups in Iraq and Syria, but often let Christians.

"ISIS has a program of ethnic cleansing to eliminate diversity so that everything is homogeneous. Thus, minorities were expelled from the territories of power ISIS, "said Madawi.

Approximately 1,000 local Assyrian family is thought to have fled after the kidnapping this week. VOA

Tanpa Wilayah Baru Dana ISIS akan Berkurang

Sumber-sumber dana Negara Islam atau ISIS akan berkurang jika kelompok Negara Islam Irak suriah dan Syam (ISIL) itu tidak mampu merebut wilayah baru.

Peta wilayah kekuasaan ISIS per 15 Januari 2015 seperti dilaporkan Institute for the Study of War, sementara Organisasi Financial Action Task Force melaporkan sumber pendanaan ISIS akan berkurang jika ISIS tidak bisa mengembangkan wilayahnya.

Menurut sebuah laporan baru oleh sebuah kelompok di Perancis yang mempelajari pendanaan terorisme, sumber-sumber dana Negara Islam atau ISIS akan berkurang jika kelompok ekstremis itu tidak mampu merebut wilayah baru.

Laporan oleh Financial Action Task Force itu juga memperingatkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan secara global untuk memotong aliran keuangan ISIS saat ini, yang menguasai wilayah yang luas di Irak dan Suriah.

Kelompok ekstremis Muslim Sunni itu “memperoleh sebagian besar pendapatannya melalui kegiatan kriminal dan pemerasan di wilayah di mana kelompok itu beroperasi,” menurut laporan yang dirilis hari Jumat itu.

Kelompok ekstrimis itu telah mendanai kegiatan-kegiatan brutalnya dengan merebut ladang minyak, merampok bank, memeras uang dari para petani, melakukan penculikan untuk uang tebusan, dan menerima sumbangan dari orang asing.

ISIS Serang Desa Kristen di Suriah, Culik 220 Orang

Sedikitnya 220 orang Kristen etnis Asiria diculik dalam beberapa hari ini di Suriah timurlaut, menurut sebuah organisasi HAM di Inggris, menyusul belasan serangan oleh kelompok militan ISIS.

Sebuah gereja di Desa Abu Tina, Suriah utara yang baru saja direbut oleh kelompok militan ISIS (25/2).

Rami Abdurrahman, direktur Syrian Observatory for Human Rights, mengatakan kepada VOA militan ISIS telah menyerang 11 desa etnis Asiria di propinsi al-Hasakah dan menculik 220 orang. Ia mengatakan orang-orang itu dibawa dan disandera di pegunungan Abd al-Asiz.

Erica Hunter, pakar tentang Kristen di Timur Tengah pada Universitas London, mengatakan ia tidak optimistis tentang nasib ratusan orang itu.

“Saya yakin ISIS akan membunuh para pemuda itu, seperti yang sudah-sudah, terutama jika para pemuda itu pernah terlibat dalam milisi. Sudah banyak orang Kristen yang bergabung dengan pasukan Kurdi. Sementara para perempuannya akan bernasib seperti pada masa kekaisaran Roma yaitu diperdagangkan sebagai selir,” katanya.

Bulan lalu, 20 orang warga Kristen Koptik yang minoritas dari Mesir dibunuh oleh ISIS di Libya.

Pejuang Kristen melakukan penjagaan di Tel Tamr, Suriah (foto: dok). Sebagian warga Asiria bergabung dengan milisi Kurdi melawan ISIS.

Hunter mengatakan sebagian orang etnis Asiria telah bergabung dengan milisi Kurdi, mengangkat senjata demi mempertahankan wilayah mereka dari ISIS.

“Tidak semua orang Asiria telah bergabung dengan Kurdi, tapi ada sejumlah kelompok yang telah bergabung karena mereka melihat orang etnis Kurdi tidak melakukan serangan dan pembersihan etnis seperti yang dilakukan ISIS saat ini, sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan pada skala yang sangat besar,” tambah Hunter.

Sebelum perang pecah di Suriah, umat Kristen merupakan sekitar 10 persen populasi penduduk negara itu. Kristen Asiria, yang berjumlah kira-kira 40.000, menganggap diri sebagai kelompok pribumi terakhir yang ada di Suriah dan Irak.

Madawi Al-Rasheed, profesor isu Timur Tengah pada Universitas London School of Economics, mengatakan warga Kristen Asiria telah lama ditindas. Katanya, orang-orang itu tidak bisa melindungi diri mereka.

Ia menambahkan militan ISIS selama ini sering menarget kelompok minoritas di Irak dan Suriah, tetapi seringkali membiarkan umat Kristen.

“ISIS memiliki program pembersihan etnis untuk menghilangkan keragaman sehingga semuanya homogen. Dengan demikian, kaum minoritas terusir dari wilayah-wilayah kekuasaan ISIS,” kata Madawi.

Sekitar 1.000 keluarga Asiria lokal diperkirakan telah mengungsi menyusul penculikan minggu ini tersebut. VOA

Three teenage daughter Britons crossing to ISIS

A hidden camera shows three young women Britons have been in Turkey and is believed to be on his way to Syria to join the militant group Islamic State or used to be called ISIS.

Shamima Begum, Amira Abase, both aged 15 years, and Kadiza Sultana, 16 years old, flew from London to Istanbul on 17 February.

Videos that illustrate them were waiting for the bus at Terminal Bayrampasa, Istanbul, Turkey.

British Police believe the student is the Bethnal Green Academy has been in Syria. They may have met people from ISIS militant groups in the border.

Several sources told the BBC the three waiting at the bus terminal station before boarding the bus to Urfa, near the border with Syria, on the next day.

From Urfa, they are expected to increase the vehicle to cross the border into Syria illegally with the help of a network of human smugglers.

Picked up by vehicle

Remarks that seen in the video that showed they were in the bus terminal was almost 18 hours.

Yet another BBC source said, they were picked up by members of ISIS with a vehicle to Syria after escorted by a group of smugglers near the Turkish-Syrian border.

The three left the UK via Gatwick airport to Turkey after saying goodbye to parents each for a walk.

All three girls Londoners were not told their parents about his trip to Turkey.

The family of the girls had requested that they return home to England.

Turkey previously criticized the British government which is considered slow to provide information about the three girls in London who flew to Turkey and Syria to the feared head.

This accusation was later denied by the British authorities.

Three teenage girls Londoners have flown to Turkey and there are fears they may cross the Syrian border and joined the militant group Islamic State or used to be called ISIS.

Shamima Begum, aged 15 years, Kadiza Sultana, 16 years old, and another unnamed 15-year-old age, is a school pupil Bethnal Green Academy, flew to Turkey from Gatwick Airport, London, Tuesday (17/02).

Leadership of the London Metropolitan Police, Richard Walton, said he was concerned about three teenage girls were joined by ISIS.

British police said, the trio make friends with a young woman from England who has traveled to Syria in December last.

In an interview with the police when it, Shamima Begun and two of his friends claimed to know the women who flew to the Syrian.

Richard Walton said, a family of three young women admitted feeling "destroyed" but still has "good hope" that her children were still in Turkey.

Kadiza Sultana, aged 16 years, the oldest of three teenagers who went to Turkey. They come from the same school.

Through social media, a family of three teenagers were then expect to be able to persuade the police that they did not go to Syria.

Persuaded to 'get lost'

Three young women known to leave his home on Tuesday (17/02) morning with "reasonable cause", said police.

They went to Turkey by using the carrier Turkish Airlines that landed in Turkey on Tuesday night.

At the request of his family, one-one of the three teenagers were not named.

Salman Farsi, a spokesman for the mosque in east London, said he believed that the three teenagers had been "persuaded to get lost".

Sadek, one of Bethnal Green Academy students and friends of the three teenagers, said he was "really sad" and asked Shamima et al back to London.

Shamima Begum, aged 15 years, using the pseudonym Aklima Begum, police said.

The BBC's Gordon Corera said, based on data from the US State Department, there are more than 20,000 people have gone to Iraq and Syria from more than 100 countries.

British government's official statement said that at least 600 people from the UK went to Syria and Iraq.

Reported Turkey has long been a gateway for them to go to Iraq and Syria.

Turkey criticized the British government which is considered slow to provide information about the three girls in London who flew to Syria, is likely to join the group calling itself the Islamic State or ISIS.

Shamima Begum and Amira Abase, both aged 15 years, and Kadiza Sultana, 16, flew to Syria via Istanbul last week.

All three fly with the airline Turkish Airlines from Gatwick airport.

Deputy Prime Minister of Turkey, Bulent Arinc, said the Turkish authorities will take the necessary steps if getting information about the three girls earlier.

"It is unfortunate that the British allowed the three girls flew to Istanbul and tell us three days later," Arinc said.

"They did not do the steps they should take," he said.

Arinc said the search to find the third student is being conducted by the Turkish authorities.

"Our hope of course is that we can find them. But if we fail, certainly not our fault, but the fault British government," Arinc said. BBC

Tiga Putri Inggris menyeberang ke ISIS

Sebuah kamera tersembunyi memperlihatkan tiga remaja putri warga Inggris telah berada di Turki dan diyakini dalam perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok militan Negara Islam atau dulu disebut ISIS.

Shamima Begum, Amira Abase, keduanya berusia 15 tahun, dan Kadiza Sultana, 16 tahun, terbang dari London ke Istanbul pada 17 Februari lalu.

Video itu menggambarkan mereka sedang menunggu kedatangan bus di Terminal Bayrampasa, Istanbul, Turki.

Kepolisian Inggris meyakini para siswi The Bethnal Green Academy ini telah berada di Suriah. Mereka kemungkinan telah bertemu orang-orang dari kelompok militan ISIS di perbatasan.

Sejumlah sumber kepada BBC mengatakan, ketiganya menunggu di kantor terminal bus tersebut sebelum naik bus menuju Urfa, dekat perbatasan dengan Suriah, pada hari berikutnya.

Dari Urfa, mereka diperkirakan naik kendaraan untuk menyeberangi perbatasan menuju Suriah secara ilegal dengan bantuan jaringan penyelundup manusia.

Dijemput melalui kendaraan

Keterangan yang terlihat di video itu menunjukkan mereka berada di terminal bus itu hampir 18 jam.

Namun sumber BBC lainnya mengatakan, mereka dijemput oleh anggota ISIS dengan kendaraan menuju Suriah setelah diantar oleh kelompok penyelundup manusia di dekat perbatasan Turki-Suriah.

Ketiganya meninggalkan Inggris melalui bandar udara Gatwick menuju Turki setelah berpamitan dengan orang tua masing-masing untuk berjalan-jalan.

Ketiga remaja putri warga London itu tidak memberitahu orang tua mereka tentang kepergiannya ke Turki.

Para keluarga gadis-gadis telah meminta agar mereka kembali pulang ke Inggris.

Turki sebelumnya mengkritik pemerintah Inggris yang dinilai lamban memberi informasi tentang tiga siswi di London yang terbang ke Turki dan dikhawatirkan menuju ke Suriah tersebut.

Tuduhan ini kemudian dibantah oleh otoritas Inggris.

Tiga orang remaja putri warga London telah terbang ke Turki dan ada kekhawatiran mereka kemungkinan menyeberangi perbatasan Suriah dan bergabung dengan kelompok militan Negara Islam atau dulu disebut ISIS.

Shamima Begum, berusia 15 tahun, Kadiza Sultana, 16 tahun, dan seorang lainnya yang tidak disebutkan namanya berusia umur 15 tahun, adalah murid sekolah Bethnal Green Academy, terbang menuju Turki dari bandara Gatwick, London, Selasa (17/02).

Pimpinan Kepolisian Metropolitan London, Richard Walton, mengatakan dia mengkhawatirkan tiga perempuan remaja itu bergabung dengan ISIS.

Kepolisian Inggris mengatakan, ketiganya berteman dengan seorang remaja perempuan asal Inggris yang telah melakukan perjalanan ke Suriah pada bulan Desember lalu.

Dalam wawancara dengan polisi ketika itu, Shamima Begun dan dua orang temannya mengaku kenal dengan perempuan yang terbang ke Suriah tersebut.

Richard Walton mengatakan, keluarga tiga remaja perempuan ini mengaku perasaannya "hancur" tetapi masih memiliki "harapan baik" bahwa anak-anaknya ini masih berada di Turki.

Kadiza Sultana, umur 16 tahun, tertua dari tiga remaja yang berangkat ke Turki. Mereka berasal dari sekolah yang sama.

Melalui media sosial, keluarga tiga remaja itu kemudian mengharap kepada kepolisian agar dapat membujuk mereka tidak berangkat ke Suriah.

Dibujuk sehingga 'tersesat'

Tiga remaja putri ini diketahui meninggalkan rumahnya pada Selasa (17/02) pagi dengan "alasan yang masuk akal", kata kepolisian.

Mereka berangkat ke Turki dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines yang mendarat di Turki pada Selasa malam.

Atas permintaan keluarganya, salah-seorang dari ketiga remaja itu tidak disebutkan namanya.

Salman Farsi, juru bicara Masjid di London timur, mengatakan, dia meyakini bahwa tiga remaja itu telah "dibujuk sehingga tersesat".

Sadek, salah siswa Bethnal Green Academy dan teman dari tiga remaja itu mengatakan dirinya "benar-benar sedih" dan meminta Shamima dkk kembali ke London.

Shamima Begum, umur 15 tahun, menggunakan nama samaran Aklima Begum, kata polisi.

Wartawan BBC Gordon Corera mengatakan, berdasarkan data dari Departemen Luar Negeri AS, ada lebih dari 20.000 orang telah pergi ke Irak dan Suriah dari lebih dari 100 negara.

Keterangan resmi pemerintah Inggris menyebutkan, setidaknya ada 600 orang dari Inggris berangkat ke Suriah dan Irak.

Dilaporkan Turki telah lama menjadi pintu masuk bagi mereka untuk menuju ke Irak dan Suriah.

Turki mengkritik pemerintah Inggris yang dinilai lamban memberi informasi tentang tiga siswi di London yang terbang ke Suriah, kemungkinan besar bergabung ke kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS.

Shamima Begum dan Amira Abase, keduanya berusia 15 tahun, dan Kadiza Sultana, 16 tahun, terbang ke Suriah melalui Istanbul sepekan lalu.

Ketiganya terbang dengan maskapai penerbangan Turkish Airlines dari bandara Gatwick.

Wakil Perdana Menteri Turki, Bulent Arinc, mengatakan para aparat Turki akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan seandainya mendapatkan informasi tentang tiga siswi tersebut lebih awal.

"Sangat disayangkan Inggris mengizinkan tiga siswi ini terbang ke Istanbul dan memberi tahu kami tiga hari kemudian," kata Arinc.

"Mereka tidak melakukan langkah-langkah yang mestinya mereka ambil," katanya.

Arinc mengatakan pencarian untuk menemukan ketiga siswi tersebut tengah dilakukan oleh aparat Turki.

"Harapan kami tentu saja adalah kami bisa menemukan mereka. Tapi kalau kami gagal, tentu bukan kesalahan kami, tapi kesalahan pemerintah Inggris," kata Arinc. BBC

Jakarta Governor Ahok report stealth funds Jakarta budget commission to combat corruption

JAKARTA, KOMPAS.com - Vice President Jusuf Kalla asserted, if the Jakarta Governor Basuki Purnama Tjahaja true that there is an intrusion "stealth funds" in the city budget, Basuki can not be imposed by the City Council, which is currently rolling the inquiry, the inquiry.

On that basis, Jusuf Kalla also supported the Governor of DKI who brought reports and documents alleged phantom funds in the city budget from 2012 to 2015 to the Corruption Eradication Commission.

"Let it be so (ongoing legal process) so that people will be clear, what is wrong and right. The case of the capital Jakarta DPRD nice and could be an example for all of Parliament anywhere. If excessive (budgeted), yes, go to court alone . So, I support (step to the Commission) that, "Kalla said when asked about the chaos surrounding the city budget, in Makassar, South Sulawesi, on Saturday (28/2).

When asked about the possibility to be impeached governor Basuki related to an inquiry on the proposed City Council, Kalla said, if Basuki true, he can not be imposed by Parliament.

"Except Ahok is wrong. Because of dropping it should be through the courts. Well, the court, right, should also be clear, if it was the price of the UPS (power supply backup power tool) that height, or whatever it's called, means Ahok, yes, true. But, if it does not exist (funds stealth), yes, Ahok can go wrong, "said Kalla call close calls Basuki.

Political communication

President Joko Widodo said on a separate occasion, the political chaos in Jakarta today arises because there is the issue of political communication between the Government of Jakarta and the Jakarta City Council.

"Actually, as long as both want to meet, communicate, find solutions, find a way out, there must be," said the president, who is also a former Governor of Jakarta, Jakarta.

According to Jokowi, budget problems become one of the root of the problem does not have to happen if there is agreement in terms of budgeting priorities.

"Where is the priority, whether the schools are damaged or UPS? Important Where? Kan, still many schools were damaged and needs to be fixed," he said.

"Secondly, if the proposed school or not, ask. It will be visible, ask the service also, they propose or not," he continued.

Basuki involve BPK

Governor Basuki also asked the Finance and Development Supervisory Agency (BPK) also investigate alleged stealth budget in city budget in 2014. He thinks it is not clear that the emergence of funds not only from persons in the City Council, but also subordinates.

According to Basuki, the budget is not clear to the UPS on city budget 2014 budget proposal re-emerged in 2015 with a value of Rp 12.1 trillion. Among various obscure budget, procurement UPS is most striking because of the cost is quite large.

Indications of corruption in the procurement of the UPS 2014 has been wafted by the Commission. Based on data Basuki have, there is the same mode in the procurement of the UPS, the tender worth USD 6 billion, but the ceiling of Rp 5.8 billion. "I expect those who supply these tools one person, only he's using different company names," he said.

In addition to targeting elements in Parliament, Basuki also aiming subordinates, one education department. According to him, there are still people in the tribal agencies naughty education.

From the explanation Lasro Marbun, former Head of Jakarta Education Department (2014), the 2014 budget, the education budget cut to $ 4.3 trillion. However, until the budget is passed, they found 55 packages that should not be included in the budget and still qualify.

Not to impeach

Member of Commission D of Jakarta City Council Gerindra Party, Mohammed Sanusi, said the current council in question is the 2015 budget document is invalid because it was not the result of discussions with the Council.

Governor reports to the Commission on suspicion of stealth budget in the budget of 2014, he continued, is not related to the validity of the 2015 budget document submitted to the Ministry of Internal Affairs executive.

"If there were members of the Board are involved (in alleged stealth fund budget in 2014), please check it. We all abide by the law. However, it has nothing to do with the 2015 budget is not valid because there has been no determination of the Ministry of Interior," said Sanusi.

He even accused their back "stealth budget" worth Rp 20 trillion in 2015. The fund budget, according to Sanusi, is the indirect expenditures for salaries, benefits, and telephone shopping, water, electricity, and the internet, which was not discussed with the Board .

"In my commission, for example, there is a road maintenance program Suprapto Rp 50 billion without details or asphalt road length is needed. There is also a water pipe construction program Jatiluhur-Jakarta Rp 50 billion," said Sanusi.

"When we ask why there is a program that, when it entered the realm of the ministry, the proposal was not the answer from them (SKPD). There is also a village grant program series worth Rp 300 billion. This program includes BPK findings in 2013. We asked again, answered it Similarly, instead of their proposal, "he said.

That is why, further Sanusi, the right of inquiry that has been approved by Parliament on 26 February will still continued.

Similarly, members of Jakarta City Council of PDI-P, Steven Setiabudi Moses, asserted the right of inquiry still rolling for policies aimed at correcting the Governor.

"Our goal right of inquiry do not ever to impeach. We just want the governor to know how to communicate well," he said.

Support residents continue to flow to Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama aka Ahok to prevent misuse of the budget. As seen in action "I Ahok, Action Opponent Begal budget" when the car free day at the Hotel Indonesia, Central Jakarta, Sunday (03/01/2015).

Residents hope, chaotic city budget issues between Ahok and Parliament can be resolved. Citizens ask, if there is true stealth budget in the city budget, there should be decisive action.

"Begal wrote motors burned yes, future budget robber-apain diapa baseball," said Erwan Kus (50), participants of the car free day to Kompas.com, in Indonesia roundabout, Central Jakarta, on Sunday morning.

Erwan said, if true stealth budget, those who play the budget has gone too far. Therefore, should budget funds intended for the people. He mentions one discrepancy, namely provision of uninterruptible power supply (UPS) that reaches billions of dollars. (Read: One Company's Tender Winner Turns UPS Store Copier)

"Dana purchase UPS, weird, fantastic so. In my office there are UPS, at my home also. But it was baseball that much," said Erwan.

Erwan claimed to support Ahok resolve the question of city budget. "I hope the end result could be resolved if there is wrong. I support Ahok. Problem waffle she was rude, did just that, but he's honest. From the pious but the robber," said Erwan.

Yanto (24), another resident said he was disappointed the City Council. Supposedly, he said, Parliament whose role is to oversee the government. (Read: Ahok: Crazy, Ngapain Make Trilogy Book? This name is Defamation)

"But here the reverse. Instead Ahok which revealed the presence of invisible funds in the budget budget," said Yanto.

He suspects there are those who want to tackle on Ahok steps to uncover the alleged existence of the game in the budget budget.

"We as young people see Mr. Ahok correctly. It is precisely this evil would ngejegal. So one ngedukung Pak Ahok, in this way," he said.

Hundreds of people gathered to provide support to Ahok. The participants mostly from the young. They bring a face mask Ahok 2000, tens of rim mold petition, blackboard, banners, and more.

Alleged irregularities have been reported Ahok city budget to the Commission. Now, the Commission is conducting a study and will continue to probe if found any indication of corruption. (Read: Study Commission Report Ahok)

Ahok disputed 2015 city budget, according to him, there is a deviation. Ahok mentioned, there are legislators who cut 10-15 percent of the budget on the flagship program in the 2015 budget proposal, and then allocated to programs worth a total of Rp 12.1 trillion, according to him, is not important.

Proposed procurement uniterruptible power system (UPS) is not only for the school. In the Draft Local Budget (budget draft 2015) discussion of the results of the commission of Parliament, eight districts and 56 villages in West Jakarta City Administration also proposed to obtain the UPS.

Based on the 2015 budget draft document version received Kompas.com Parliament, UPS procurement budget amounts for each village and sub-district was USD 4.22 billion.

District in West Jakarta are Cengkareng, Grogolpetamburan, Kalideres, Kebon Orange, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, and Tambora.

Procurement UPS is also proposed for the Village Angke, Cengkareng, West, East Cengkareng, Duri Kepa, Duri Kosambi, South Duri, North Duri, Glodok, Grogol, Jati Pulo, Jelambar, New Jelambar, Iron Bridge and Bridge Lima.

So also with the Village Joglo, Kalianyar, Kalideres, Kamal, Kapok, majesty, Kebun Orange, Kedaung Angke South Kedoya, North Kedoya, Kelapa Dua, Kemanggisan, South Kembangan, North Kembangan, City South Bamboo, Bamboo Town North, and Krendang .

UPS also budgeted for the Village Krukut, Mangga Besar, Maphar, South Meruya, North Meruya, Palmerah, Pegadungan, Pekojan, Pinangsia, Rawa Buaya, Roa Malaka, Semanan, Slipi, Srengseng, South Sukabumi, North Sukabumi, Taman Sari, Tambora, soil Cereals, Tank, Tanjung Duren South, Tanjung Duren Utara, Tegal Alur, Tomang, and Village Wijaya Kusuma.

With the price of Rp 4.220,000.000 per UPS, means the total budget for the procurement reached Rp 270.08 billion

UPS procurement project proposal for districts and villages that are listed on the sheet 190 to 192 RAPBD result of the discussion in the Commission A Parliament. Each sheet is no initials Chairman, Vice Chairman, and Secretary of the Commission A.

The result of the discussion was signed in Jakarta on January 27, 2015. The signatories are Budget Committee Chairman Ir H Triwisaksana MSc, Chairman of the Commission AH Riano P Ahmad, H Petra Lumbun SH MH, Sharif M SI.

Previously reported, Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama reveal stealth budget proposal submitted by the City Council on Education Dept. in Budget 2015. Two of them are the provision of UPS in two schools, namely SMP SMP 37 and 41. Each UPS budgeted Rp 6 billion . [Read: It's Proposed Budget Demon City Council to the Department of Education which Revealed Ahok]

When confirmed, the Head of SMP 41 procurement UPS denied asking for his school. "I do not know about that. We also never filed," said Afrisyaf to Kompas.com, in his office, Friday (27/02/2015). [Read: Principal SMP 41 Never Ask UPS, let alone the price is USD 6 Billion]

Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama said that he came to the Building Commission on Friday (02/27/2015), not only aims to report the alleged inflation of the budget provision of electric power supply devices (uninterruptible power supply) on the 2015 budget draft.

Ahok claimed to have evidence about alleged corruption in Jakarta from 2012 to 2014. Evidence that he had input into two suitcases, and he was brought to the office of the antirasuah institutions. [Read: To the Commission, Ahok Take Two Suitcases and a pile of documents]

"So we had come to bring evidence differences with the budget that I submitted e-budgeting which we agreed in plenary to those made by comrades in Parliament. There are already a number only difference is pretty much up to Rp 12 trillion," said Ahok after submitted its report. [Read: Go up to the Commission, Ahok Budget Request Demon in the city budget investigated]

"The goods we carry, technical'll be doing research and we are asked to do BPK audit. Audit of 2015. The 2014 audit is being carried out. If in 2012, 2013 has been no audit," he added.

But he was reluctant to disclose the parties allegedly involved, and the amount of loss incurred country. Ahok refer to both of these is the full authority of the KPK investigators.

"I think the next may ask to the Commission. Commission will do the investigation of all sorts. I do not know. Let the law alone, let me later that the Commission will examine all," he said.

On his arrival, the Ahok seemed accompanied by the city government officials, including the Regional Secretary and the Chief Inspectorate Lasro Saefullah Marbun.

Gubernur Jakarta Ahok laporkan ada dana siluman anggaran Jakarta ke komisi pemberantasan korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama benar bahwa ada penyusupan "dana siluman" dalam APBD DKI Jakarta, Basuki tak bisa dijatuhkan oleh DPRD DKI yang saat ini menggulirkan hak angket, penyelidikan.

Atas dasar itu, Jusuf Kalla juga mendukung langkah Gubernur DKI yang membawa laporan dan dokumen dugaan dana siluman dalam APBD DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Biar saja begitu (berlangsung proses hukumnya) sehingga orang akan jelas, mana yang salah dan yang benar. Kasus DPRD ibu kota Jakarta bagus dan bisa menjadi contoh untuk semua DPRD di mana pun. Kalau berlebihan (menganggarkan), ya, masuk ke pengadilan saja. Jadi, saya dukung (langkah ke KPK) itu," ujar Kalla saat ditanya mengenai kemelut seputar APBD DKI Jakarta, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2).

Saat ditanya kemungkinan Gubernur Basuki akan dimakzulkan terkait hak angket yang diajukan DPRD DKI, Kalla menjawab, jika Basuki benar, dia tidak bisa dijatuhkan oleh DPRD.

"Terkecuali Ahok-nya salah. Karena menjatuhkan itu harus lewat pengadilan. Nah, pengadilan itu, kan, juga harus jelas, kalau memang benar harga UPS (alat catu daya listrik cadangan) itu ketinggian, atau apa pun namanya, berarti Ahok, ya, benar. Tetapi, kalau memang tidak ada (dana siluman), ya, Ahok bisa salah," ujar Kalla menyebut panggilan akrab Basuki.

Komunikasi politik

Presiden Joko Widodo dalam kesempatan terpisah mengatakan, kisruh politik di DKI Jakarta saat ini muncul karena ada persoalan komunikasi politik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

"Sebetulnya, asal dua-duanya mau bertemu, berkomunikasi, mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar, pasti ada," kata Presiden, yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, di Jakarta.

Menurut Jokowi, masalah anggaran yang menjadi salah satu akar persoalan itu tak perlu terjadi jika ada kesepahaman dalam hal prioritas penganggaran.

"Mana yang prioritas, apakah sekolah-sekolah yang rusak atau UPS? Penting mana? Kan, masih banyak sekolah yang rusak dan perlu diperbaiki," ujarnya.

"Yang kedua, apakah itu usulan sekolah atau bukan, ditanyakan. Nanti akan kelihatan, tanyakan kepada dinas juga, mereka mengusulkan atau tidak," lanjutnya.

Basuki libatkan BPKP

Gubernur Basuki juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut menginvestigasi dugaan anggaran siluman dalam APBD DKI Jakarta tahun 2014. Ia menengarai, kemunculan dana tidak jelas itu tak hanya berasal dari oknum di DPRD DKI Jakarta, tetapi juga jajaran di bawahnya.

Menurut Basuki, anggaran tidak jelas untuk UPS pada APBD DKI Jakarta 2014 kembali muncul dalam Rancangan APBD 2015 dengan nilai mencapai Rp 12,1 triliun. Di antara berbagai anggaran tak jelas itu, pengadaan UPS paling mencolok karena memakan biaya cukup besar.

Indikasi korupsi pada pengadaan UPS tahun 2014 telah tercium oleh KPK. Berdasarkan data yang Basuki miliki, ada modus yang sama dalam pengadaan UPS, yakni tender senilai Rp 6 miliar, tetapi pagunya Rp 5,8 miliar. "Saya memperkirakan pihak yang memasok alat ini satu orang, hanya dia menggunakan nama perusahaan yang berbeda- beda," ujarnya.

Selain membidik oknum di DPRD, Basuki juga membidik jajaran di bawahnya, salah satunya dinas pendidikan. Menurut dia, masih ada orang-orang di kalangan suku dinas pendidikan yang nakal.

Dari penjelasan Lasro Marbun, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta (tahun 2014), pada APBD 2014, anggaran pendidikan dipangkas hingga Rp 4,3 triliun. Namun, hingga anggaran disahkan, masih ditemukan 55 paket yang seharusnya tidak masuk dalam anggaran dan tetap lolos.

Bukan untuk memakzulkan

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Muhamad Sanusi, mengatakan, yang dipersoalkan Dewan saat ini adalah dokumen APBD 2015 yang tidak sah karena bukan hasil pembahasan dengan DPRD.

Laporan Gubernur kepada KPK atas dugaan anggaran siluman pada APBD 2014, lanjutnya, tidak berhubungan dengan keabsahan dokumen APBD 2015 yang diserahkan eksekutif kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau memang ada anggota Dewan yang terlibat (dalam dugaan dana siluman APBD 2014), silakan periksa saja. Kami semua patuh pada hukum. Tetapi, itu tidak ada urusannya dengan APBD 2015 yang belum sah karena belum ada penetapan dari Kementerian Dalam Negeri," tutur Sanusi.

Dia bahkan balik menuding adanya "anggaran siluman" senilai Rp 20 triliun dalam APBD 2015. Dana itu, menurut Sanusi, adalah belanja tidak langsung untuk gaji pegawai, tunjangan, serta belanja telepon, air, listrik, dan internet, yang tidak dibahas bersama dengan Dewan.

"Di komisi saya, misalnya, ada program pemeliharaan Jalan Suprapto Rp 50 miliar tanpa rincian panjang jalan atau aspal yang dibutuhkan. Ada juga program pembangunan pipa air bersih Jatiluhur-Jakarta Rp 50 miliar," ujar Sanusi.

"Ketika kami tanya kenapa ada program itu, padahal itu masuk ranah kementerian, dijawab usulan itu bukan dari mereka (SKPD). Ada juga program hibah kampung deret senilai Rp 300 miliar. Program ini termasuk temuan BPKP tahun 2013. Kami tanya lagi, dijawab hal yang sama, bukan usulan mereka," katanya.

Itulah sebabnya, lanjut Sanusi, hak angket yang sudah disetujui DPRD pada 26 Februari lalu tetap akan dilanjutkan.

Senada dengan itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Steven Setiabudi Musa, menegaskan, hak angket tetap bergulir karena bertujuan mengoreksi kebijakan Gubernur.

"Tujuan kami melakukan hak angket tidak pernah untuk memakzulkan. Kami hanya ingin Gubernur tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik," ujarnya.

Dukungan warga terus mengalir terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mencegah penyimpangan penggunaan APBD. Seperti terlihat dalam aksi "Gue Ahok, Lawan Aksi Begal APBD" saat car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2015).

Warga berharap, kisruh persoalan APBD DKI antara Ahok dan DPRD dapat diselesaikan dengan baik. Warga meminta, bila benar ada anggaran siluman dalam APBD DKI, perlu ada tindakan tegas.

"Begal motor aja dibakar ya, masa begal APBD enggak diapa-apain," ujar Erwan Kus (50), peserta car free day kepada Kompas.com, di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu pagi.

Erwan mengatakan, bila benar adanya anggaran siluman, pihak yang bermain anggaran tersebut sudah keterlaluan. Sebab, dana APBD seharusnya diperuntukan bagi rakyat. Ia menyinggung salah satu kejanggalan, yakni pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang mencapai miliaran rupiah. (baca: Satu Perusahaan Pemenang Tender UPS Ternyata Toko Fotokopi)

"Dana pembelian UPS, aneh, fantastis gitu. Di kantor saya ada UPS, di rumah saya juga ada. Tapi harganya enggak segitu," ujar Erwan.

Erwan mengaku mendukung Ahok menyelesaikan persoalan APBD DKI. "Hasil akhir saya berharap bisa diselesaikan kalau memang ada yang salah. Saya dukung Ahok. Masalah omongan dia kasar, kan cuma begitu, tapi dia jujur. Dari pada yang alim tapi begal," ujar Erwan.

Yanto (24), warga lainnya mengaku kecewa kepada DPRD DKI. Seharusnya, kata dia, DPRD yang berperan mengawasi pemerintah. (baca: Ahok: Gila, Ngapain Bikin Buku Trilogi? Ini Namanya Fitnah)

"Tetapi di sini terbalik. Justru Ahok yang mengungkapkan adanya dana siluman di anggaran APBD," ujar Yanto.

Ia menduga ada pihak yang ingin menjegal langkah Ahok untuk mengungkap dugaan adanya permainan di anggaran APBD.

"Kita sebagai generasi muda lihat Pak Ahok bener. Justru yang jahat ini mau ngejegal. Makanya salah satu ngedukung Pak Ahok, dengan cara ini," ujarnya.

Ratusan orang berkumpul memberikan dukungan terhadap Ahok. Para peserta kebanyakan dari kalangan muda. Mereka membawa 2000 topeng wajah Ahok, puluhan rim cetakan petisi, papan tulis, spanduk, dan lainnya.

Dugaan penyimpangan APBD DKI sudah dilaporkan Ahok kepada KPK. Kini, KPK tengah melakukan telaah dan akan dilanjutkan ke penyelidikan jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi. (baca: KPK Telaah Laporan Ahok)

Ahok mempermasalahkan APBD DKI 2015 yang, menurut dia, ada penyimpangan. Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen anggaran pada program unggulan dalam Rancangan APBD 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp 12,1 triliun yang, menurut dia, tak penting.

Usulan pengadaan uniterruptible power system (UPS) ternyata tidak hanya untuk sekolah. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 hasil pembahasan komisi DPRD, delapan kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Adminstrasi Jakarta Barat juga diusulkan untuk mendapatkan UPS.

Berdasarkan dokumen RAPBD 2015 versi DPRD yang diterima Kompas.com, besaran anggaran pengadaan UPS untuk setiap kelurahan dan kecamatan itu Rp 4.220.000.000.

Kecamatan di Jakbar tersebut adalah Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Kecamatan Tambora.

Pengadaan UPS juga diusulkan untuk Kelurahan Angke, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kepa, Duri Kosambi, Duri Selatan, Duri Utara, Glodok, Grogol, Jati Pulo, Jelambar, Jelambar Baru, Jembatan Besi dan Jembatan Lima.

Begitu juga dengan Kelurahan Joglo, Kalianyar, Kalideres, Kamal, Kapuk, Keagungan, Kebon Jeruk, Kedaung Kali Angke, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Kelapa Dua, Kemanggisan, Kembangan Selatan, Kembangan Utara, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, dan Krendang.

UPS juga dianggarkan untuk Kelurahan Krukut, Mangga Besar, Maphar, Meruya Selatan, Meruya Utara, Palmerah, Pegadungan, Pekojan, Pinangsia, Rawa Buaya, Roa Malaka, Semanan, Slipi, Srengseng, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara, Taman Sari, Tambora, TAnah Sereal, Tangki, Tanjung Duren Selatan, Tanjung Duren Utara, Tegal Alur, Tomang, dan Kelurahan Wijaya Kusuma.

Dengan harga Rp 4.220,000.000 per UPS, berarti total anggaran untuk pengadaannya mencapai Rp 270.080.000.000

Usulan proyek pengadaan UPS untuk kecamatan dan kelurahan itu yang dicantumkan dari lembar 190 hingga 192 RAPBD hasil pembahasan di Komisi A DPRD. Setiap lembar ada paraf Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi A.

Hasil pembahasan itu ditandatangani di Jakarta pada 27 Januari 2015. Yang membubuhkan tanda tangan adalah Pimpinan Badan Anggaran Ir H Triwisaksana Msc, Ketua Komisi A H Riano P Ahmad, H Petra Lumbun SH MH, Syarif M SI.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan usulan anggaran siluman yang diajukan oleh DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI dalam APBD 2015. Dua di antaranya adalah pengadaan UPS di dua sekolah, yakni SMPN 37 dan SMPN 41. Setiap UPS dianggarkan sebesar Rp 6 miliar. [Baca: Ini Usulan Anggaran Siluman DPRD DKI ke Dinas Pendidikan yang Diungkap Ahok]

Saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 41 membantah mengajukan pengadaan UPS untuk sekolah yang dipimpinnya. "Saya tidak tahu soal itu. Kami juga tidak pernah mengajukan," kata Afrisyaf kepada Kompas.com, di kantornya, Jumat (27/2/2015). [Baca: Kepsek SMPN 41 Tak Pernah Ajukan UPS, apalagi Harganya Rp 6 Miliar]

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengatakan bahwa kedatangannya ke Gedung KPK pada Jumat (27/2/2015), tidak hanya bertujuan melaporkan dugaan penggelembungan anggaran pengadaan perangkat penyedia daya listrik (uninterruptible power supply) pada RAPBD 2015.

Ahok mengaku memiliki bukti-bukti seputar dugaan korupsi yang terjadi di DKI Jakarta dari 2012-2014. Bukti-bukti itulah yang ia masukan ke dalam dua koper, dan ia bawa ke kantor lembaga antirasuah itu. [Baca: Ke KPK, Ahok Bawa Dua Koper dan Setumpuk Dokumen]

"Jadi tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang kami sepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh kawan-kawan di DPRD. Di situ angka saja sudah selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun," kata Ahok usai menyampaikan laporannya. [Baca: Datangi KPK, Ahok Minta Anggaran Siluman di APBD DKI Diusut]

"Barang-barang sudah kami bawa, nanti teknis yang akan melakukan penelitian dan kita minta lakukan audit BPKP. Audit yang 2015. Yang 2014 sedang dilakukan audit. Kalau 2012, 2013 sudah ada auditnya," ia menambahkan.

Namun ia enggan mengungkapkan pihak-pihak yang diduga terlibat, maupun besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Ahok menyebut kedua hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari penyidik KPK.

"Saya kira selanjutnya mungkin tanya kepada pihak KPK. KPK akan lakukan penyidikan segala macam. Saya tidak tahu. Biar hukum saja, biar nanti KPK yang akan meneliti semua," ujarnya.

Saat kedatangannya itu, Ahok tampak didampingi oleh sejumlah pejabat Pemprov DKI, di antaranya Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Inspektorat Lasro Marbun.