Arab Saudi Serbu Yaman Perangi Houthi, serbuan didukung 8 negara OKI, Mesir, Pakistan

Arab Saudi Serbu Yaman Perangi Houthi, serbuan didukung 8 negara OKI, Mesir, Pakistan

Washington/Riyadh, GATRANews - Arab Saudi melancarkan operasi militer ke Yaman untuk memerangi milisi Syiah Houthi yang mengancam pemerintahan di sana, kata duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat seperti dikutip AFP.

"Operasi militer ini untuk mempertahankan pemerintah yang sah," kata Duta Besar Adel al-Jubeir kepada wartawan di Washington seperti dilaporkan Antara.

Sementara itu dari Riyadh dilaporkan bahwa lima negara kawasan Teluk menyatakan akan melindungi Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi dari pemberontak Syiah Houthi yang semakin mendekati kota Aden di mana sang presiden mengungsi setelah kabur dari ibu kota Sanaa.

Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab mengatakan mereka "telah memutuskan untuk menjawab permintaan Presiden Hadi untuk melindungi Yaman dan rakyatnya dari agresi milisi (Syiah) Houthi".

Sejarah Konflik Yaman hingga Konflik Syi'ah - Salafi kaitannya dengan AS

 Posted on Friday, 7 November 2014 | garis 04:43  Blog Title Jihad Zone, Kultweet

Muslimedianews.com ~ Republik Yaman adalah salah satu negara di timteng yang juga terkena imbas Arab Spring. Di negara ini, revolusi berlangsung dalam rangka menggulingkan Ali Abdullah Saleh, rezim diktator 33 tahun.

33 tahun, terhitung sejak Ali Abdullah Saleh menjadi Presiden Yaman Utara.

Ya, sejatinya Ali abdullah Saleh adalah Presiden dari Yaman Utara sejak 1978, ketika masih belum bersatu dengan Yaman Selatan.

Yaman Utara & Yaman Selatan akhirnya bersatu dengan sebuah nama negara; Republik Yaman.

Ketika bersatunya Yaman Utama & Yaman Selatan pada tahun 1990, Ali Abdullah Saleh menjadi Presiden Republik Yaman yang pertama.

Sebelum masuk pada pembahasan, biar nyaman, kita kenali dulu negeri Yaman. Yaman pada masa lalunya mendapatkan kemakmuran karena dijadikan jalur perdagangan Asia - Afrika.

Dari sisi historisitasnya, Yaman termasuk salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Bangsa Romawi Kuno menyebut negara ini sebagai “Arabia Felix”, atau Arab yang berbahagia, karena dimakmurkan oleh perdagangan.

Kaisar Agustus pernah melancarkan serangan untuk merebut wilayah ini, namun gagal. Kerajaan Aksum dari Ethiopia berhasil menaklukkan Yaman pada tahun 520. Pada tahun 570, Yaman berada dalam penguasaan Parsia Sassanid.

Sedangkan pada abad ke-7, kekhalifahan Islam mulai menguasai wilayah ini. Yaman termasuk salah satu negara berpenduduk Islam nomer satu di dunia. Hampir semua penduduknya beragama Islam.

Orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besarnya berasal dari Yaman.  Yaman juga dikenal sebagai negeri tempat menuntut ilmu agama Islam, tepatnya di kota Hadramaut. Dari kota Hadramaut, dakwah Islam disyi'arkan ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sebelum Reunifikasi antara Yaman Utara & Yaman Selatan, negara ini larut dalam sejarah konflik berdarah.

Kita bahas Yaman Utara dulu..

Yaman bagian Utara memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1918 setelah lama di bawah kekuasaan “Khilafah” Turki Utsmani. Setelah lepas dari “Khilafah”, Yaman Utara berdiri dengan nama: Kerajaan Yaman, dengan Raja pertama Yahya Muhammad Hamid ed-Din.

Kerajaan Yaman dalam perjalanannya dikudeta militer pada tahun 1962, sekaligus mengakhiri era Kerajaan Yaman & lahir Republik Arab Yaman.

Presiden Republik Arab Yaman pertama adalah Abdullah as-Sallal.

Raja Yaman yg digulingkan adl. Muhammad al-Badr. | ceritanya, ia baru seminggu jd Raja menggantikan ayahnya yg wafat.

Pengikut setia Raja Yaman yg dikudeta melawan & terjadilah perang saudara antara faksi Kerajaan Yaman versus faksi Republik Arab Yaman. Kerajaan Yaman didukung oleh Kerajaan Arab Saudi, sedang Faksi Republik didukung oleh Uni Soviet. Perang Saudara akhirnya berakhir, dan dimenangkan oleh faksi Republik di tahun 1970 & mendapat pengakuan oleh Kerajaan Arab Saudi.

Sedangkan, Yaman Selatan merdeka dari jajahan Inggris pada tahun 1967, dan mendirikan negara Republik Demokratik Rakyat Yaman. Presiden Yaman Selatan pertama adalah Qathan Muhammed al Shaabi.

Negara Yaman selatan satu2nya negara Arab yang terpangaruh paham Marxis. Namun, seiring bangkrutnya negara-negara komunis di dunia, Yaman Selatan akhirnya sepakat dgn Yaman Utara Reunifikasi secara damai 1990.

Ali Abdullah Saleh menjadi ketua dewan Presiden Yaman, dan tidak lama kemudian ia menjadi Presiden Yaman secara mutlak.

Pada tahun 1994, konflik perang saudara menerpa Yaman, antara pemerintah Yaman dengan pengikut partai sosialis di wilayah selatan Yaman. Konflik ini dipicu keinginan untuk melepaskan diri dan membentuk kembali negara Yaman Selatan.

Perang yang dikenal dengan sebutan “Perang Musim Panas 94” ini pun berakhir setelah Pemerintah Yaman berhasil menguasai keadaan.  Setelah Yaman bagian selatan reda, Yaman kembali digoyang pemberontakan di wilayah utara, di provinsi Sa'adah.

Provinsi Sa'adah berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Pemberontakan ini dipimpin oleh kelompok Al-Houthi.

Kelompok Al Houthi ini sebenarnya ada sejak tahun 1994, namun pada tahun 2004 mulai melakukan perlawanan total. Nama Al Houthi di nisbatkan pada pemimpin mereka yang tewas dibunuh tentara Yaman, bernama Hussein Badreddin Al-Houthi pada tahun 2004.

Awalnya kelompok ini menamakan diri “As-Shabab Al-Mukminin” kelompok oposisi yang menentang invasi AS di Iraq & campur tangan AS di Yaman. Setelah pemimpin gerakan ini Hussein Badreddin Al Houthi terbunuh, saudaranya yg bernama Abdul Malik Houthi menggantikan posisinya.

Ia mempopulerkan nama Al Houthi sebagai nama gerakannya dan mengalami kemajuan perjuangan yang signifikan.  Gerilyawan Al Houthi mayoritas Muslim Zaidiyah (salah satu aliran dalam Syi'ah), maka dianggap ancaman serius bagi Yaman dan Arab Saudi.

Untuk mengatasi Gerilyawan Al Houthi Arab Saudi bahkan sudi menyuntikkan dana ke Yaman setiap tahun 2Milyar USD. Dengan target menjamin keamanan wilayah perbatasan Arab Saudi - Yaman. Arab Saudi khawatir pemberontakan itu merembet ke wilayahnya.

Yaman & Arab Saudi juga menuding ada peran Iran di balik pemberontakan Al Houthi, bahwa senjata Al Houthi itu disuplai Iran. Parahnya, Pemerintah Yaman mempersenjatai suku-suku membentuk milisi untuk menghadapi kelompok Al Houthi.

Di sisi lain, Arab Saudi & Yaman adalah partner bangsa Arab yang keduanya memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat. Selama Yaman memerangi Al Houthi, AS diduga kuat terlibat membantu, dengan bukti jet-jet tempur yg lalu lalang adalah milik AS.

Menguatnya bantuan Amerika Serikat ke Yaman tersebut menarik perhatian Al Qaeda. Kenapa demikian, karena Al Qaeda dalam pernyataannya memang selalu mengincar di manapun AS berada.

Babak baru konflik Yaman vs Al Qaeda dimulai...

Jihadis Al Qaeda pun segera berdatangan dan menampakkan diri di Yaman Selatan. Yaman Selatan yang dulu dipengaruhi komunis, kini menjadi basis kelompok Salafi Jihadi Al Qaeda. Yaman mewanti-wanti AS untuk tidak menerjunkan pasukannya ke Yaman, karena takut rakyat Yaman berbalik mendukung Al Qaeda.

Serangan Al Qaeda diarahkan ke instansi milik AS di Yaman. Yaman Selatan pun bergejolak. Yaman bersumpah memerangi Al Qaeda karena mulai mengacak-ngacak wilayahnya. Dana dari AS pun untuk menanggulangi Al Qaeda di Yaman mengalir & meningkat tajam, dari sebelumnya 70 Juta USD naik 150 juta USD pada 2011.

AS cukup berbaik hati dengan menjadikan suntikan dana itu sebagai hibah pada Yaman.

Presiden Ali Abdullah Saleh memang dipusingkan mengatasi gejolak di dua front yakni Wilayah Utara (Syi'ah Houti), Selatan (Al Qaeda). Maka untuk mengatasi Syiah Houti, Ali Abdullah Saleh menggaet sokongan dari Arab Saudi, sedangkan utk menumpas Al Qaeda ia berpartner dg AS

Meski digoyang dengan 2 kekuatan berbeda, yakni Syi'ah Houthi & Salafi Jihadi Al Qaeda, Ali Abdullah Saleh masih kokoh memimpin Yaman. Hingga akhirnya petaka bagi kekuasaan Ali Abdullah Saleh itu datang di saat ia memasuki masa 30 tahun memimpin Yaman.

Ali Abdullah Saleh akhirnya tumbang, bukan karena pemberontakan senjata oleh Al Qaeda atau Al Houthi tapi oleh Revolusi Rakyat. Revolusi Rakyat Arab, yang menggema di beberapa negara Arab menuntut lengsernya para diktator di negeri Arab, termasuk Yaman.

Demonstrasi 1 juta massa mendesak Ali Abdullah Saleh lengser dari kursi Presiden yang ia duduki 30 tahun lebih. Demonstrasi dipicu ketika Ali Abdullah Saleh berusaha mengusulkan amandemen konstitusi yang membuatnya agar tetap langgeng berkuasa. Terlebih Rezim Ali Abdullah Saleh tidak mampu menyejahterakan rakyat Yaman.

Kemiskinan yg meningkat di kalangan rakyat produktif, kurangnya kebebasan berpolitik, korupsi tinggi, angka pengangguran mencapai 40%. Di bawah Ali Abdullah Saleh, rakyat juga diresahkan oleh masalah keamanan, seperti pemberontakan Al Qaeda di Selatan & Al Houthi di Utara. Maka Rakyat kompak mendesak Ali Abdullah Saleh turun dari jabatan, demonstrasi digelar seantero Yaman.

Ali Abdullah Saleh, mencoba meredam demonstran dengan menawarkan tidak akan maju lagi jadi presiden & akan turun di 2013 Demonstran menolak tawaran Ali Abdullah Saleh, dan memintanya agar turun tahta sesegera mungkin.

“Rakyat menginginkan pergantian rezim!” “Tolak korupsi, tolak kediktatoran!” teriak para demonstran di Univ. Sana'a, Yaman.

“Yaumul Ghadab” atau “Hari Kemarahan” diselenggarakan para demonstran utk menggulingkan Ali Abdullah Saleh dari kursi Presiden.

Presiden Ali Abdullah Saleh telah kehilangan legitimasinya, rakyat sudah tidak percaya lagi padanya.

Sementara itu negara-negara teluk dipimpin big boss Arab Saudi juga meminta dia untuk mundur sebelum Yaman semakin memburuk.

Ali Abdullah Saleh tidak hanya kehilangan dukungan dari rakyatnya, sekutunya di luar negeri pun memintanya untuk lengser. Ali Abdullah Saleh mencoba mengulur-ulur waktu, beberapa kali rencana negara-negara teluk untuk memfasilitasi transisi kepemimpinan molor.Sampai akhirnya Ali Abdullah Saleh menjadi korban pengeboman pada awal Juni 2011.

Nyawa Ali Abdullah Saleh tertolong, ia dilarikan ke Arab Saudi untuk menjalani pengobatan. Perginya Ali Abdullah Saleh ke Saudi untuk pengobatan disambut suka cita rakyat Yaman & menolak Ali untuk kembali lagi ke Yaman. Setahun kemudian, Ali Abdullah Saleh dibawah tekanan Arab Saudi resmi menyerahkan jabatan Presiden ke Wapres Yaman; Abd. Mansyur Hadi.

Ditengah hiruk pikuk Arab Spring di Yaman, Al Houthi dengan leluasa mengendalikan Yaman di Wil. Utara, sedang Al Qaeda di Wil. Selatan.Al Qaeda terus membangun kekuatan, bahkan pada 2009 terjadi merger 2 kelompok Jihadis Saudi & Jihadis Yaman dg nama AQAP.

AQAP kini dipimpin oleh Nasser al Wuhaysi, mantan sekretaris pribadi Osama, belakangan ia sering muncul memberikan ancaman pada AS & Yaman.  AS merespon mengirimkan drone untuk mengebom kamp-kamp pelatihan AQAP di Yaman.

AQAP tidak tinggal diam, bulan lalu menangkap seseorang mata-mata AS, lalu dibunuh & digantung di gawang sepakbola.

AQAP terus menunjukkan aktifitasnya Jihadnya di Yaman. Bahkan beberapa kali terlibat bentrok dengan Kelompok Al Houthi. Dan baru-baru ini, Drone Amerika kembali melakukan "pembersihan" militan AQAP di Yaman.

Drone Amerika terus menyasar target basis militan. AQAP menuding ada peran Arab Saudi di balik pengeboman Yaman. Beredar gambar pangkalan AS di Arab Saudi yang diterbitkan WikiLeaks dimana Drone AS diluncurkan.

AQAP berkata; “Kini Arab Saudi menarik senapan yang dulu di todongkan pada wajah Al Houthi, dan di todongkan pada kami”

Memang Yaman kini tengah dalam pusaran "sejuta konflik" di berbagai sisi negeri. Yaman saat ini, jauh berbeda dengan masa lalu, yg dikenal dengan negeri Arabia Felix (Arab yang berbahagia).

US soldier arrested for 'planning' support ISIS, Shia withdrawn from the front line

US soldier arrested for 'planning' support ISIS, Shia withdrawn from the front line

Hasan and Jonas Edmonds allegedly conspiring to help foreign terrorist organization.

A US soldier and his cousin were arrested and accused of conspiring to support a group calling itself the Islamic State or ISIS, said the Ministry of Justice.

Army National Guard 22 years old and another man allegedly talked about the use of military uniforms and military access to attack a military facility Illinois.

He also plans to visit the Middle East to fight with ISIS, prosecutors said.

Both men were charged with attempting to provide support to a terrorist group.

FBI arrested the soldier at Chicago Midway International Airport on Wednesday (3/25) when he tried to fly to Cairo.

They arrested her cousin, 29 years, at his home on the same day.

Both men were charged with conspiracy to provide support goods and resources to a foreign terrorist organization.

They can be sentenced to a maximum of 15 years imprisonment and a fine of up to US $ 250 thousand, if convicted.

Hasan Edmonds FBI first became a concern in 2014, said the Ministry of Justice.

Investigators suspect he and his cousin, Jonas Edmonds, conniving that Hasan can fly overseas to fight for ISIS.

The pair also plans so Jonas can carry out attacks against military facilities in northern Illinois, where Hasan received training.

The top US generals who led the assault on the ISIS operating states, Shiite militias no longer be at the forefront of the operation to seize the city of Tikrit.

According to the Head of the American command center, General Lloyd Austin, American support for the operation was accompanied by terms such as the withdrawal of the Shiite militia of the region.

He stated, when they resign, then the US-led coalition began air strikes in support of the Iraqi army.

General Austin claimed Iraqi government asking it to expel militants support ISIS remaining in downtown Tikrit.

So far, Americans keep their distance from the operation because of the presence of the Iranian-backed Shiite militias this.

Meanwhile, the Iraqi government said they have started the final assault to retake the city of Tikrit, after the US-led coalition forces launched air strikes into position ISIS.

Coalition forces conduct air strikes seventeen times in order to revive the largest operation Iraqi government to expel ISIS of Tikrit.

The operation had stalled a few today.

They target the estimated ISIS militia still amounted to several hundred people who were at the presidential palace in downtown Tikrit. BBC

Tentara AS ditangkap karena 'berencana' mendukung ISIS. Syiah ditarik dari garis depan

Tentara AS ditangkap karena 'berencana' mendukung ISIS. Syiah ditarik dari garis depan

Hasan dan Jonas Edmonds diduga berkomplot membantu organisasi teroris asing.

Seorang tentara Amerika Serikat dan sepupunya ditangkap dan dituduh berkomplot untuk mendukung kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS, kata Kementerian Hukum AS.

Tentara National Guard yang berumur 22 tahun dan seorang pria lainnya diduga membicarakan penggunaan seragam militer dan akses militer untuk menyerang sebuah fasilitas militer Illinois.

Dia juga berencana mengunjungi Timur Tengah untuk berperang dengan ISIS, kata para jaksa.

Kedua pria tersebut didakwa berusaha memberikan dukungan kepada kelompok teroris.

FBI menangkap tentara itu di Chicago Midway International Airport pada hari Rabu (25/03) saat dia berusaha terbang ke Kairo.

Mereka menangkap sepupunya, 29 tahun, di rumahnya pada hari yang sama.

Kedua pria ini didakwa berkomplot memberikan dukungan barang dan sumber daya kepada organisasi teroris asing.

Mereka dapat dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda sampai US$250 ribu, jika terbukti bersalah.

Hasan Edmonds pertama kali menjadi perhatian FBI pada tahun 2014, kata Kementerian Hukum AS.

Para penyelidik menduga dia dan sepupunya, Jonas Edmonds, berkomplot agar Hasan dapat terbang ke luar negeri guna berperang untuk ISIS.

Pasangan ini juga berencana agar Jonas dapat melakukan serangan terhadap fasilitas militer di Illinois utara, tempat Hasan mendapatkan pelatihan.

Jenderal tertinggi Amerika Serikat yang memimpin operasi serbuan terhadap ISIS menyatakan, milisi Syiah tak lagi menjadi ujung tombak dalam operasi merebut kota Tikrit.

Menurut Kepala pusat komando Amerika, Jenderal Lloyd Austin, dukungan Amerika terhadap operasi itu disertai syarat berupa mundurnya milisi Syiah dari wilayah tersebut.

Ia menyatakan, ketika mereka mengundurkan diri, maka koalisi yang dipimpin Amerika mulai melancarkan serangan udara guna mendukung tentara Irak.

Jenderal Austin mengaku Pemerintah Irak meminta dukungan pihaknya untuk mengusir militan ISIS yang masih tersisa di pusat kota Tikrit.

Selama ini Amerika menjaga jarak dari operasi itu karena keberadaan milisi Syiah yang didukung Iran ini.

Sementara itu Pemerintah Irak menyatakan mereka telah memulai serangan final untuk merebut kembali kota Tikrit, sesudah pasukan koalisi pimpinan Amerika melancarkan serangan udara ke posisi ISIS.

Pasukan koalisi melakukan tujuh belas kali serangan udara guna menghidupkan kembali operasi terbesar pemerintah Irak untuk mengusir ISIS dari Tikrit.

Operasi itu sempat mandeg beberapa hari ini.

Mereka mengincar milisi ISIS yang diperkirakan masih berjumlah beberapa ratus orang yang berada di istana kepresidenan di pusat kota Tikrit. BBC

President Joko Widodo 'meet' OPM leader in Papua

President Joko Widodo 'meet' OPM leader in Papua

During a visit to Papua, on May 1, President Jokowi going to Puncak Jaya.

President Joko Widodo during a visit to Papua upcoming May 1, 2015, is scheduled to meet with Goliath Tabuni, one of the leaders of the rebel groups OPM, OPM.

It was submitted by Paradise XVII Commander Major General G. Fransen Siahaan told reporters in Jayapura, Wednesday, March 25th.

In his trip to Papua, the President will travel to Tingginambut in Puncak Jaya and will meet with the Goliath Tabuni, as reported Angel Bertha Sinaga in Jayapura for BBC Indonesia.

"For this, the military will build a helipad at high altitude or small hills," said Maj Siahaan.

Added that Goliath Tabuni -which was about 60 years-estimated been abandoned by his followers.

"Currently 23 of his followers have been dropped (cat. Surrendering). This is a sign that Goliath had not trusted," said Commander.

Goliath desire to meet with President Jokowi, according to Commander XVII Paradise, submitted by Regent Puncak Jaya, Henock Ibo.

"Goliath down carrying a weapon or not, we still accept it. Because he also citizens of Indonesia," said Commander.

Currently at the headquarters of Goliath in the mountains, it is estimated there are 40 firearms. BBC

Free Papua Movement

Indonesian From Wikipedia, the free encyclopedia

Morning Star flag.svg

Operation date 1965-present

Papuan nationalism ideology

Free Papua Movement (OPM abbreviated) is an organization established in 1965 to end the provincial government of Papua and West Papua are currently in Indonesia, formerly known as Irian Jaya, [1] and to secede from Indonesia.

This movement is banned in Indonesia, and the trigger for the occurrence of independence for the province which resulted in charges of treason. [2] Since the beginning of the OPM has seeked diplomatic dialogue, perform the Morning Star flag raising ceremony, and performed as part of a militant action Papua conflict. Supporters regularly display the Morning Star flag and other symbols of the unity of Papua, such as the national anthem "Hai Tanahku Papua" and the symbol of the state, which has been adopted in the period 1961 to the Indonesian government began in May 1963 under the Treaty of New York.

Graffiti OPM in Sentani, Papua

During World War II, the Dutch East Indies (later became Indonesia) guided by Sukarno to supply oil for the sake of the Japanese war effort and immediately declared independence under the name of the Republic of Indonesia on August 17, 1945. The Dutch New Guinea (West New Guinea) and Australia who run the government in the territories of Papua and Guinea Britain refused Japanese occupation and become allies the United States and Australian troops along the Pacific War.

Dutch and Dutch New Guinea relationship before the war ended with the appointment of Papuan civilians to rule [3] until the Indonesian government is activated in 1963. Although there is an agreement between Australia and the Netherlands in 1957 that the territory belongs to them better united and independent, the lack of development in the territory of Australia and the interests of the United States makes these two regions separated. OPM was established in December 1963 with the announcement, "We do not want modern life! We reject any development: the group of religious leaders, humanitarian agencies, and government organizations. Leave us alone! [Sic]" [4]

Dutch New Guinea holding elections in January 1961 and the New Guinea Council sworn in April 1961. However, in Washington, DC, National Security Adviser McGeorge Bundy lobbied US President John F. Kennedy to negotiate the transfer of administration of West New Guinea to Indonesia. [5] The Treaty of New York designed by Robert Kennedy and signed by the Netherlands, Indonesia, and the United Nations in August 1962.

Although the Netherlands demanded that the people of Western New Guinea allowed to self-determination according the UN Charter and Resolution 1514 (XV) of the UN General Assembly as the "Act of Free Choice," New York Agreement provides respite seven years and eliminate the authority of the UN to oversee the implementation of the Act. [ 6] The separatists raising the West Papuan Morning Star flag on 1 December each year. The date they perceive as the Papuan independence. Indonesian Police speculate that those who commit such acts could be charged with treason the punishment in the form of imprisonment for 7 to 20 years in Indonesia. [7]

In October 1968, Nicolaas Jouwe, members of the Council and the National Committee elected New Guinea Council in 1962, lobbied the UN and claimed 30,000 Indonesian troops and thousands of Indonesian civil servants suppress the Papuan population. [8] According to the US Ambassador Francis Joseph Galbraith, Secretary Indonesian Foreign Adam Malik also believe that the Indonesian military is the cause of the problem in this territory and the number of personnel to be reduced by half. Galbraith explained that the OPM "represents the anti-Indonesian sentiment" and "the possibility of 85-90 percent of [the population of Papua] supports OPM or at least greatly disliked Indonesian people". [9]

Brigadier General Sarwo oversee the design and implementation of the Act of Free Choice on July 14 until August 2, 1969. The UN representative Oritiz Sanz arrived on August 22, 1968 and repeatedly requested that Gen. Sarwo allow the system one person, one vote (a process known as referendum or plebiscite name), but the request was denied on the grounds that such activities are not included in the Treaty of New York, 1962. [10] 1025 Papua elders chosen and notified of the procedures listed in the New York Agreement. The result is an agreement of integration with Indonesia.

Declaration of the Republic of West Papua [edit | edit source]

Protest "Free West Papua" in Melbourne, Australia, August 2012

In response, Nicolaas Jouwe and two OPM commander, Seth and Jacob Hendrik Jafeth Roemkorem Prai, plans to declare the independence of Papua in 1971. On July 1, 1971, and Prai Roemkorem declared Republic of West Papua and quickly design a constitution.

Conflict between Roemkorem and Prai strategy led to the split into two factions OPM: PEMKA led Prai and TPN led Roemkorem. This split greatly affects the ability of the OPM as a centralized combat troops.

Since 1976, the mining company Freeport Indonesia officials often received a letter from OPM that threaten the company and ask for help in planning the spring uprising. The company refused to cooperate with the OPM. Starting July 23 to September 7, 1977, OPM militia carry out their threat to Freeport and cutting slurry pipelines and fuel, cut off the telephone and electric wires, burned a barn, and detonated a bomb at a company facility. Freeport estimates that losses reached $ 123,871.23. [1]

In 1982, OPM Revolutionary Council (OPMRC) was established under the leadership of Moses and Werror, OPMRC try to achieve independence through international diplomacy campaign. OPMRC aims to gain international recognition of the independence of West Papua through international forums such as the UN, the Non-Aligned Movement, the South Pacific Forum, and ASEAN.

In 1984, OPM attack in Jayapura, the capital of the province and the city that dominated the Indonesian non-Melanesian. This attack directly suppressed Indonesian military with counter-insurgency action is greater. This failure created an exodus of refugees who allegedly assisted Papua OPM to camps in Papua New Guinea.

February 14, 1986, Freeport Indonesia OPM informed that they are active in the area and a number of Freeport employees are members or sympathizers of the OPM. On February 18, a letter signed "General Rebels" warns that "On Wednesday, February 19th, will be rain in Tembagapura". Around 22:00 CEST, unknown people cut slurry pipelines and fuel with a saw, so that "a lot of slurry, copper ore, silver, gold, and diesel fuel is wasted." In addition, they burned fences pipelines and shoot cops who tried to approach the scene. April 14, 1986, OPM militia re-cut the pipeline, disconnect the power cord, damaging sanitation systems, and burning tires. OPM technical crew attacked while approaching the scene, so that Freeport was forced to call the police and military assistance. [1]

In a separate incident in January and August 1996, OPM charming number of Europeans and Indonesia; The first of a group of researchers, then from the jungle camp. Two hostages from the first group were killed and the rest were released.

In July 1998, OPM flying their flag at the water tower on the island of Biak Biak town. They lived there for a few days before the Indonesian military to disperse them. Filep Karma was among those arrested. [11]

October 24, 2011, Octavian Dominggus Awes, Noble police chief, was shot by an unknown person in Mulia Airport, Puncak Jaya. Indonesian police suspected gunman was a member of the OPM. The series of attacks on Indonesian police forced them to deploy more personnel in Papua. [12]

On January 21, 2012, armed men suspected OPM members shot dead a civilian who was keeping the stalls. He was a homesteader from West Sumatra. [13]

On 8 January 2012, OPM launched an attack on a public bus that resulted in the death of three civilians and one soldier. 4 others were also injured. [14]

January 31, 2012, a member of OPM caught carrying one kilogram of drugs on the border between Indonesia and Papua New Guinea. These drugs are expected to be sold in Jayapura. [15]

April 8, 2012, OPM attacked a civilian aircraft Trigana Air after landing in the parking lot that will Mulia Airport, Puncak Jaya, Papua. Five armed militants OPM suddenly opened fire on the plane, so the plane lost control and crashed into a building. One person was killed, namely Leiron Kogoya, a journalist Papua Pos suffered gunshot wounds in the neck. The pilot and copilot Willy Beby Astek Resubun wounded by shrapnel. Yanti Korwa, a housewife, was wounded in the right arm and 4-year-old son, Pako Korwa, wounded in his left hand. Post-attack, the militants retreated to the woods around the airport. All the victims were civilians. [16]

Dated July 1, 2012, a routine security patrol was attacked OPM resulted in a civilian were killed. The victim was the president of the local village who was shot in the head and stomach. A military member was injured by broken glass. [17]

Dated July 9, 2012, three people were attacked and killed in Paniai, Papua. One of the victims was a soldier. The other two were civilians, including an 8 year old boy. The boy was found with stab wounds in the chest. [18]

Organizational hierarchy and authority of government [edit | edit source]

Internal organization OPM difficult to determine. In 1996 the 'Supreme Commander' OPM is Mathias Wenda. [19] A spokesman for OPM in Sydney, John Otto Ondawame, says it has more or less than nine commandment of independence. [19] Australian freelance journalist, Ben Bohane, said there have been seven decree independence. [19] Indonesian National Army said OPM has two main wings, 'Headquarters Victoria' and 'Defender of Truth'. The former are smaller, and led by ML Prawar until he was shot dead in 1991. This latter is much larger and operates throughout West Papua. [19]

Larger organizations, or Defender of Truth (hereinafter PEMKA), which is chaired by Jacob Prai, and Seth Roemkorem are faction leader Victoria. During the murder Prawar, Roemkorem is commander.

Prior to this separation, the TPN / OPM is one, under the leadership of Commander Seth Roemkorem as OPM, then President of the Provisional Government of West Papua, while Jacob Prai served as Chairman of the Senate. OPM culminated in the organization and management (in modern terms) because as structurally organized. During this time, the Government of Senegal recognizes the existence of OPM and allows OPM to open embassy in Dakhar, with Tanggahma as Ambassador.

Because of competition, Roemkorem left his headquarters and went to the Netherlands. During this time, Prai take over the leadership. John Otto Ondawame (the time he left law school in Jayapura since followed and threatened to be killed by the Indonesian armed forces day and night) into the right hand of Jacob Prai. It Prai initiative to establish a regional commander of the OPM. He pointed and ordered nine regional commander. Most of them are members of his own troops at headquarters PEMKA, Skotiau border, Vanimo, Papua Barat.

Regional Commander of them, Mathias Wenda is the commander for the region II (Jayapura - Wamena), Kelly Kwalik to Nemangkawi (Fakfak), Thaddeus Yogi (Paniai), Bernard Mawen for Maroke region and others. The commander has been active since then. Kelly Kwalik was shot and killed on December 16, 2009. [20]

In 2009, a group of OPM command led by General Goliath Tabuni (Puncak Jaya) as a feature on an undercover report on the West Papuan independence movement. [21]

West Papua National Liberation Army [edit | edit source]

Logo TPNPB

West Papua National Liberation Army (TPNPB), is the military wing of the Free Papua Movement (OPM). TPNPB was formed on March 26, 1973, after the proclamation of independence of West Papua July 1, 1971 at the Headquarters of Victoria. TPNPB formation is Army of West Papua by the Constitution of the Republic of West Papua in 1971 set out in Chapter V section of Defence and Security.

Presiden Joko widodo 'akan bertemu' pimpinan OPM di Papua

Presiden Joko widodo 'akan bertemu' pimpinan OPM di Papua

Dalam kunjungan ke Papua, 1 Mei mendatang, Presiden Jokowi akan ke Kabupaten Puncak Jaya.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Papua 1 Mei 2015 mendatang, direncanakan bertemu dengan Goliat Tabuni, salah seorang pemimpin kelompok pemberontak Organisasi Papua Merdeka, OPM.

Hal tersebut disampaikan oleh Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen Fransen G. Siahaan kepada para wartawan di Jayapura, Rabu 25 Maret.

Dalam lawatannya ke Papua, Presiden akan berkunjung ke Tingginambut di Kabupaten Puncak Jaya dan akan bertemu dengan Goliat Tabuni, seperti dilaporkan Angel Bertha Sinaga di Jayapura untuk BBC Indonesia.

"Untuk ini, TNI akan membangun helipad di daerah ketinggian atau bukit bukit kecil," ujar Mayjen Siahaan.

Ditambahkan bahwa Goliat Tabuni -yang berumur sekitar 60 tahun- diperkirakan sudah ditinggalkan oleh para pengikutnya.

"Saat ini 23 orang pengikutnya telah turun (cat. menyerahkan diri). Ini merupakan tanda bahwa Goliat sudah tidak dipercaya," tegas Pangdam.

Keinginan Goliat untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, menurut Pangdam XVII Cendrawasih, disampaikan oleh Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo.

"Goliat turun membawa senjata ataupun tidak, kami tetap menerimanya. Sebab dia juga warga Indonesia," jelas Pangdam.

Saat ini di markas Goliat di kawasan pegunungan, diperkirakan masih ada 40 pucuk senjata api. BBC

Organisasi Papua Merdeka

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Morning Star flag.svg

Tanggal operasi      1965–sekarang

Ideologi   Nasionalisme Papua

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya,[1] dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.[2] Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

Daftar isi  [sembunyikan]

1 Sejarah

1.1 Deklarasi Republik Papua Barat

2 Hirarki organisasi dan otoritas pemerintahan

2.1 Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

3 Hari umum

4 Lihat pula

5 Referensi

6 Rujukan

7 Pranala luar

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Graffiti OPM di Sentani, Papua

Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.

Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan[3] sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963. Meski sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah. OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri! [sic]"[4]

Nugini Belanda mengadakan pemilu pada Januari 1961 dan Dewan Nugini dilantik pada April 1961. Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia.[5] Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962.

Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut.[6] Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.[7]

Pada bulan Oktober 1968, Nicolaas Jouwe, anggota Dewan dan Komite Nasional Nugini yang dipilih Dewan pada tahun 1962, melobi PBB dan mengklaim 30.000 tentara Indonesia dan ribuan PNS Indonesia menindas penduduk Papua.[8] Menurut Duta Besar Amerika Serikat Francis Joseph Galbraith, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik juga meyakini bahwa militer Indonesia adalah penyebab munculnya masalah di teritori ini dan jumlah personilnya harus dikurangi sampai separuhnya. Galbraith menjelaskan bahwa OPM "mewakili orang-orang sentimen yang anti-Indonesia" dan "kemungkinan 85-90 persen [penduduk Papua] mendukung OPM atau setidaknya sangat tidak menyukai orang Indonesia".[9]

Brigadir Jenderal Sarwo Edhie mengawasi perancangan dan pelaksanaan Act of Free Choice pada 14 Juli sampai 2 Agustus 1969. Perwakilan PBB Oritiz Sanz tiba pada 22 Agustus 1968 dan berulang-ulang meminta agar Brigjen Sarwo Edhie mengizinkan sistem satu orang, satu suara (proses yang dikenal dengan nama referendum atau plebisit), namun permintaannya ditolak atas alasan bahwa aktivitas semacam itu tidak tercantum dalam Perjanjian New York 1962.[10] 1.025 tetua adat Papua dipilih dan diberitahu mengenai prosedur yang tercantum dalam Perjanjian New York. Hasilnya adalah kesepakatan integrasi dengan Indonesia.

Deklarasi Republik Papua Barat[sunting | sunting sumber]

Protes "Bebaskan Papua Barat" di Melbourne, Australia, Agustus 2012

Menanggapi hal tersebut, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM, Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai, berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971. Tanggal 1 Juli 1971, Roemkorem dan Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya.

Konflik strategi antara Roemkorem dan Prai berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi: PEMKA yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roemkorem. Perpecahan ini sangat memengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu pasukan tempur yang terpusat.

Sejak 1976, para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi. Perusahaan menolak bekerja sama dengan OPM. Mulai 23 Juli sampai 7 September 1977, milisi OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan. Freeport memperkirakan kerugiannya mencapai $123.871,23.[1]

Tahun 1982, Dewan Revolusi OPM (OPMRC) didirikan dan di bawah kepemimpinan Moses Werror, OPMRC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional. OPMRC bertujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.

Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia. Serangan ini langsung diredam militer Indonesia dengan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan ini menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga dibantu OPM ke kamp-kamp di Papua Nugini.

Tanggal 14 Februari 1986, Freeport Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM kembali aktif di daerah mereka dan sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. Tanggal 18 Februari, sebuah surat yang ditandatangani "Jenderal Pemberontak" memperingatkan bahwa "Pada hari Rabu, 19 Februari, akan turun hujan di Tembagapura". Sekitar pukul 22:00 WIT, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dengan gergaji, sehingga "banyak slurry, bijih tembaga, perak, emas, dan bahan bakar diesel yang terbuang." Selain itu, mereka membakar pagar jalur pipa dan menembak polisi yang mencoba mendekati lokasi kejadian. Tanggal 14 April 1986, milisi OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban. Kru teknisi diserang OPM saat mendekati lokasi kejadian, sehingga Freeport terpaksa meminta bantuan polisi dan militer.[1]

Dalam insiden terpisah pada bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia; pertama dari grup peneliti, kemudian dari kamp hutan. Dua sandera dari grup pertama dibunuh dan sisanya dibebaskan.

Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di pulau Biak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka. Filep Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap.[11]

Tanggal 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, kepala polisi Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personil di Papua.[12]

Pada tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Ia adalah transmigran asal Sumatera Barat.[13]

Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI. 4 lainnya juga cedera.[14]

Tanggal 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kilogram obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura.[15]

Tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat, sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan. Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Pos yang mengalami luka tembak di leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru. Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. Pasca-serangan, para militan mundur ke hutan sekitar bandara. Semua korban adalah warga sipil.[16]

Tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah presiden desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut. Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca.[17]

Tanggal 9 Juli 2012, tiga orang diserang dan tewas di Paniai, Papua. Salah satu korban adalah anggota TNI. Dua lainnya adalah warga sipil, termasuk bocah berusia 8 tahun. Bocah tersebut ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada.[18]

Hirarki organisasi dan otoritas pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Organisasi internal OPM sulit untuk ditentukan. Pada tahun 1996 'Panglima Tertinggi' OPM adalah Mathias Wenda.[19] Juru bicara OPM di Sydney, John Otto Ondawame, mengatakan telah lebih atau kurang dari sembilan titah kemerdekaan.[19] Jurnalis lepas Australia, Ben Bohane, mengatakan telah ada tujuh titah kemerdekaan.[19] Tentara Nasional Indonesia mengatakan OPM memiliki dua sayap utama, 'Markas Besar Victoria' dan 'Pembela Kebenaran'. Mantan yang lebih kecil, dan dipimpin oleh ML Prawar sampai ia ditembak mati pada tahun 1991. Terakhir ini jauh lebih besar dan beroperasi di seluruh Papua Barat.[19]

Organisasi yang lebih besar, atau Pembela Kebenaran (selanjutnya PEMKA), yang diketuai oleh Jacob Prai, dan Seth Roemkorem adalah pemimpin Fraksi Victoria. Selama pembunuhan Prawar, Roemkorem adalah komandannya.

Sebelum pemisahan ini, TPN/OPM adalah satu, di bawah kepemimpinan Seth Roemkorem sebagai Komandan OPM, kemudian menjadi Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat, sementara Jacob Prai menjabat sebagai Ketua Senat. OPM mencapai puncaknya dalam organisasi dan manajemen (dalam istilah modern) karena sebagai struktural terorganisasi. Selama ini, Pemerintah Senegal mengakui keberadaan OPM dan memungkinkan OPM untuk membuka Kedutaan di Dakhar, dengan Tanggahma sebagai Duta Besar.

Karena persaingan, Roemkorem meninggalkan markasnya dan pergi ke Belanda. Selama ini, Prai mengambil alih kepemimpinan. John Otto Ondawame (waktu itu ia meninggalkan sekolah hukum di Jayapura karena diikuti dan diancam untuk dibunuh oleh ABRI Indonesia siang dan malam) menjadi tangan kanan dari Jacob Prai. Itu inisiatif Prai untuk mendirikan Komandan Regional OPM. Dia menunjuk dan memerintahkan sembilan Komandan Regional. Sebagian besar dari mereka adalah anggota pasukannya sendiri di kantor pusat PEMKA, perbatasan Skotiau, Vanimo-Papua Barat.

Komandan regional dari mereka , Mathias Wenda adalah komandan untuk wilayah II (Jayapura - Wamena), Kelly Kwalik untuk Nemangkawi (Kabupaten Fakfak), Tadeus Yogi (Kabupaten Paniai), Bernardus Mawen untuk wilayah Maroke dan lain-lain. Komandan ini telah aktif sejak itu. Kelly Kwalik ditembak dan dibunuh pada 16 Desember 2009.[20]

Pada tahun 2009, sebuah kelompok perintah OPM yang dipimpin oleh Jenderal Goliat Tabuni (Kabupaten Puncak Jaya) sebagai fitur pada laporan menyamar tentang gerakan kemerdekaan Papua Barat.[21]

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat[sunting | sunting sumber]

Logo TPNPB

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973, setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Markas Victoria. Pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971 pada Bab V bagian Pertahanan dan Keamanan.

Germanwings plane crash that claimed the lives of 150 passengers on Tuesday (24/03).

Germanwings plane crash that claimed the lives of 150 passengers on Tuesday (24/03).

Leaders of Germany, Spain, and France came together to the Alps in France to visit the location of the plane crash that claimed the lives of 150 Germanwings passengers on Tuesday (24/03).

Angela Merkel, Francois Hollande, and Mariano Rajoy get an explanation of the rescue efforts and thanked the workers.

One recording 'black box' has been found near Digne.

Airbus A320 aircraft with a flight from Barcelona numbered 4U 9525 towards Duesseldorf destroyed and there are no survivors.

Director of Germanwings, Thomas Winkelmann, said 72 of the 144 passengers were German nationals, 35 citizens of Spain, although the list is continuously updated.

Victims of German origin, including 16 students who had just returned from a student exchange program.

It temporarily the British Foreign Secretary, Philip Hammond, confirmed the three Britons are in the list of victims.

Other victims came from Australia, Argentina, Iran, Venezuela, United States, Netherlands, Colombia, Mexico, Japan, Denmark, and Israel.

Tool in the aircraft cockpit voice recorder was found by a helicopter search team on Tuesday (24/03) in poor condition but still be able to provide information related to the accident.

French Transport Minister, Alain Vidalies, said if the sound has been recorded, the investigation will be carried out quickly, but the team is still looking for a 'black box' second, which contains the flight data recorder.

French Prime Minister, Manuel Valls, said a helicopter had landed at the crash site Germanwings and no survivors.

Added that the weather at the accident site to deteriorate.

French Ministry of Home Affairs said the location of the debris Germanwings Airbus A320 that crashed was noticed at an altitude of 2,000 meters.

Ministry spokesman, Pierre-Henry Brandet, told BFM TV that the search and rescue 'a very long and very difficult' will take place because of its remote location.

Aircraft owned low-cost airline Germanwings flight number 4U 9525 crashed in the mountains of the Alps, Tuesday (24/03), and reportedly carrying 144 passengers and six crew.

Helicopter near the crash site

A helicopter belonging to the French public security services near the location of the crash site Germanwings.

Germanwings

Rescue workers are already getting close to the crash site 4U 9525.

Germanwings.

Location accidents are in hard to reach places.

The accident occurred when the aircraft was en route from Barcelona in Spain towards Dusseldorf, Germany.

Authorities at both airports already provide assistance to the families of passengers.

The victim's family

Police guard the victim's family at the airport of Barcelona from media disruption.

Officers in Dusseldorf

Authorities ensure you a personal kleluarga victims in Dusseldorf.

In Barcelona, ​​police escort a number of families of the victims entered the terminal to go to a place that is inaccessible to the media. No one gives a statement to reporters waiting there.

While in Dusseldorf, the family awaits the arrival of air taken from the arrival terminal to a nearby building.

Airport officials closed the area of ​​the building to make the family could be in privacy without distractions media.

France

Firefighters and police have gathered in Seyne, near the mountains where the accident.

Location

These flight flight 4U 9525 and the last location where aircraft before it crashed.

Spokesman for Lufthansa, Germanwings parent company, Carsten Spohr said the accident was a dark hour for them.

"We were very shocked and sad. The plane of our subsidiary falls over the French Alps at around 11:00 am local time. Expressions of grief and our prayers to the families of our passengers and crew on the black hour for our company."

Previous President of France, Francois Hollande, said, "The condition of the accident, which has not been clarified, leads us to think that there were no survivors."

At 10:47 local time, the plane made an emergency call, as one source told AFP. BBC

kecelakaan pesawat Germanwings yang merenggut nyawa 150 orang penumpang pada hari Selasa (24/03).

kecelakaan pesawat Germanwings yang merenggut nyawa 150 orang penumpang pada hari Selasa (24/03).

Pemimpin negara Jerman, Spanyol, dan Prancis datang bersama-sama ke pegunungan Alpen di Prancis untuk mengunjungi lokasi kecelakaan pesawat Germanwings yang merenggut nyawa 150 orang penumpang pada hari Selasa (24/03).

Angela Merkel, Francois Hollande, dan Mariano Rajoy mendapatkan penjelasan tentang upaya penyelamatan dan menyampaikan terima kasih kepada para pekerja.

Salah satu rekaman 'kotak hitam' telah ditemukan di dekat Digne.

Pesawat airbus A320 dengan penerbangan bernomor 4U 9525 dari Barcelona menuju Duesseldorf hancur dan tidak ada korban yang selamat.

Direktur Germanwings, Thomas Winkelmann, mengatakan 72 dari 144 penumpang adalah warga negara Jerman, 35 warga negara Spanyol, meskipun daftar tersebut akan terus di perbaharui.

Korban asal Jerman termasuk 16 pelajar yang baru saja pulang dari program pertukaran pelajar.

Semenara itu Menteri Luar Negeri Inggris, Phillip Hammond, mengkonfirmasi tiga warga Inggris berada dalam daftar korban.

Korban lainnya berasal dari Australia, Argentina, Iran, Venezuela, Amerika Serikat, Belanda, Kolombia, Mexico, Jepang, Denmark, dan Israel.

Alat perekam suara di kokpit pesawat ditemukan tim pencarian dengan helikopter pada hari Selasa (24/03) dalam kondisi rusak tetapi masih dapat memberikan informasi terkait kecelakaan.

Menteri Transportasi Prancis, Alain Vidalies, mengatakan jika suara telah direkam maka investigasi akan dilakukan dengan cepat namun tim masih mencari 'kotak hitam' kedua, yang berisi rekaman data penerbangan.

Perdana Menteri Prancis, Manuel Valls, mengatakan sebuah helikopter sudah berhasil mendarat di tempat jatuhnya pesawat Germanwings dan tidak ada korban yang selamat.

Ditambahkan bahwa cuaca di tempat kecelakaan itu memburuk.

Kementrian Dalam negeri Prancis mengatakan lokasi puing-puing pesawat Airbus A320 milik Germanwings yang jatuh sudah diketahui pada ketinggian 2.000 meter.

Juru bicara kementrian, Pierre-Henry Brandet, mengatakan kepada TV BFM bahwa upaya pencarian dan penyelamatan 'yang amat panjang dan amat sulit' akan berlangsung karena lokasi yang terpencil.

Pesawat milik maskapai penerbangan murah Germanwings dengan nomor penerbangan 4U 9525 tersebut jatuh di kawasan pegunungan Alpen, Selasa (24/03), dan dilaporkan membawa 144 penumpang serta enam awak.

Helikopter di dekat lokasi kecelakaan

Sebuah helikopter milik dinas keamanan umum Prancis di dekat lokasi tempat jatuhnya pesawat Germanwings.

Germanwings

Petugas penyelamat sudah bersiap di dekat tempat jatuhnya 4U 9525.

Germanwings.

Lokasi kecelakaan berada di tempat yang sulit dijangkau.

Kecelakaan terjadi ketika pesawat sedang dalam perjalanan dari Barcelona di Spanyol menuju Dusseldorf, Jerman.

Pihak berwenang di kedua bandara sudah memberikan bantuan kepada keluarga penumpang.

Keluarga korban

Polisi menjaga keluarga korban di bandara Barcelona dari gangguan media.

Petugas di Dusseldorf

Pihak berwenang memastikan pribasi kleluarga korban di Dusseldorf.

Di Barcelona, polisi mengawal sejumlah keluarga korban memasuki terminal untuk menuju ke tempat yang tidak bisa dijangkau media. Tidak ada yang memberikan keterangan kepada para wartawan yang menunggu di sana.

Sementara di Dusseldorf, para keluarga yang menanti kedatangan pesawat dibawa dari terminal kedatangan ke sebuah gedung di dekatnya.

Petugas bandara menutup kawasan gedung itu untuk membuat para keluarga bisa berada dalam privasi tanpa ganguan media.

Prancis

Pemadam kebakaran dan polisi sudah berkumpul di Seyne, dekat pegunungan tempat kecelakaan.

Lokasi

Rute penerbangan penerbangan 4U 9525 dan lokasi tempat terakhir pesawat sebelum jatuh.

Juru bicara Lufthansa, induk perusahaan Germanwings, Carsten Spohr mengatakan kecelakaan ini merupakan jam hitam bagi mereka.

"Kami amat terkejut dan sedih. Pesawat dari anak perusahaan kami jatuh di atas Pegunungan Alpen Prancis sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Pernyataan duka dan doa kami untuk para keluarga penumpang dan awak kami pada jam hitam bagi perusahaan kami."

Sebelumnya Presiden Prancis, Francois Hollande, mengatakan, "Kondisi dari kecelakaan, yang belum diklarifikasi, mengarahkan kita untuk berpikir bahwa tidak ada yang selamat."

Pada pukul 10:47 waktu setempat, pesawat melakukan panggilan darurat, seperti dikatakan seorang sumber kepada kantor berita AFP. BBC