Presiden Joko widodo 'akan bertemu' pimpinan OPM di Papua

Presiden Joko widodo 'akan bertemu' pimpinan OPM di Papua

Dalam kunjungan ke Papua, 1 Mei mendatang, Presiden Jokowi akan ke Kabupaten Puncak Jaya.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Papua 1 Mei 2015 mendatang, direncanakan bertemu dengan Goliat Tabuni, salah seorang pemimpin kelompok pemberontak Organisasi Papua Merdeka, OPM.

Hal tersebut disampaikan oleh Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen Fransen G. Siahaan kepada para wartawan di Jayapura, Rabu 25 Maret.

Dalam lawatannya ke Papua, Presiden akan berkunjung ke Tingginambut di Kabupaten Puncak Jaya dan akan bertemu dengan Goliat Tabuni, seperti dilaporkan Angel Bertha Sinaga di Jayapura untuk BBC Indonesia.

"Untuk ini, TNI akan membangun helipad di daerah ketinggian atau bukit bukit kecil," ujar Mayjen Siahaan.

Ditambahkan bahwa Goliat Tabuni -yang berumur sekitar 60 tahun- diperkirakan sudah ditinggalkan oleh para pengikutnya.

"Saat ini 23 orang pengikutnya telah turun (cat. menyerahkan diri). Ini merupakan tanda bahwa Goliat sudah tidak dipercaya," tegas Pangdam.

Keinginan Goliat untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, menurut Pangdam XVII Cendrawasih, disampaikan oleh Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo.

"Goliat turun membawa senjata ataupun tidak, kami tetap menerimanya. Sebab dia juga warga Indonesia," jelas Pangdam.

Saat ini di markas Goliat di kawasan pegunungan, diperkirakan masih ada 40 pucuk senjata api. BBC

Organisasi Papua Merdeka

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Morning Star flag.svg

Tanggal operasi      1965–sekarang

Ideologi   Nasionalisme Papua

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya,[1] dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.[2] Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

Daftar isi  [sembunyikan]

1 Sejarah

1.1 Deklarasi Republik Papua Barat

2 Hirarki organisasi dan otoritas pemerintahan

2.1 Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

3 Hari umum

4 Lihat pula

5 Referensi

6 Rujukan

7 Pranala luar

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Graffiti OPM di Sentani, Papua

Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.

Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan[3] sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963. Meski sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah. OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri! [sic]"[4]

Nugini Belanda mengadakan pemilu pada Januari 1961 dan Dewan Nugini dilantik pada April 1961. Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia.[5] Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962.

Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut.[6] Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.[7]

Pada bulan Oktober 1968, Nicolaas Jouwe, anggota Dewan dan Komite Nasional Nugini yang dipilih Dewan pada tahun 1962, melobi PBB dan mengklaim 30.000 tentara Indonesia dan ribuan PNS Indonesia menindas penduduk Papua.[8] Menurut Duta Besar Amerika Serikat Francis Joseph Galbraith, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik juga meyakini bahwa militer Indonesia adalah penyebab munculnya masalah di teritori ini dan jumlah personilnya harus dikurangi sampai separuhnya. Galbraith menjelaskan bahwa OPM "mewakili orang-orang sentimen yang anti-Indonesia" dan "kemungkinan 85-90 persen [penduduk Papua] mendukung OPM atau setidaknya sangat tidak menyukai orang Indonesia".[9]

Brigadir Jenderal Sarwo Edhie mengawasi perancangan dan pelaksanaan Act of Free Choice pada 14 Juli sampai 2 Agustus 1969. Perwakilan PBB Oritiz Sanz tiba pada 22 Agustus 1968 dan berulang-ulang meminta agar Brigjen Sarwo Edhie mengizinkan sistem satu orang, satu suara (proses yang dikenal dengan nama referendum atau plebisit), namun permintaannya ditolak atas alasan bahwa aktivitas semacam itu tidak tercantum dalam Perjanjian New York 1962.[10] 1.025 tetua adat Papua dipilih dan diberitahu mengenai prosedur yang tercantum dalam Perjanjian New York. Hasilnya adalah kesepakatan integrasi dengan Indonesia.

Deklarasi Republik Papua Barat[sunting | sunting sumber]

Protes "Bebaskan Papua Barat" di Melbourne, Australia, Agustus 2012

Menanggapi hal tersebut, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM, Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai, berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971. Tanggal 1 Juli 1971, Roemkorem dan Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya.

Konflik strategi antara Roemkorem dan Prai berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi: PEMKA yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roemkorem. Perpecahan ini sangat memengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu pasukan tempur yang terpusat.

Sejak 1976, para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi. Perusahaan menolak bekerja sama dengan OPM. Mulai 23 Juli sampai 7 September 1977, milisi OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan. Freeport memperkirakan kerugiannya mencapai $123.871,23.[1]

Tahun 1982, Dewan Revolusi OPM (OPMRC) didirikan dan di bawah kepemimpinan Moses Werror, OPMRC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional. OPMRC bertujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.

Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia. Serangan ini langsung diredam militer Indonesia dengan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan ini menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga dibantu OPM ke kamp-kamp di Papua Nugini.

Tanggal 14 Februari 1986, Freeport Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM kembali aktif di daerah mereka dan sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. Tanggal 18 Februari, sebuah surat yang ditandatangani "Jenderal Pemberontak" memperingatkan bahwa "Pada hari Rabu, 19 Februari, akan turun hujan di Tembagapura". Sekitar pukul 22:00 WIT, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dengan gergaji, sehingga "banyak slurry, bijih tembaga, perak, emas, dan bahan bakar diesel yang terbuang." Selain itu, mereka membakar pagar jalur pipa dan menembak polisi yang mencoba mendekati lokasi kejadian. Tanggal 14 April 1986, milisi OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban. Kru teknisi diserang OPM saat mendekati lokasi kejadian, sehingga Freeport terpaksa meminta bantuan polisi dan militer.[1]

Dalam insiden terpisah pada bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia; pertama dari grup peneliti, kemudian dari kamp hutan. Dua sandera dari grup pertama dibunuh dan sisanya dibebaskan.

Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di pulau Biak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka. Filep Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap.[11]

Tanggal 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, kepala polisi Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personil di Papua.[12]

Pada tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Ia adalah transmigran asal Sumatera Barat.[13]

Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI. 4 lainnya juga cedera.[14]

Tanggal 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kilogram obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura.[15]

Tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat, sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan. Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Pos yang mengalami luka tembak di leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru. Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. Pasca-serangan, para militan mundur ke hutan sekitar bandara. Semua korban adalah warga sipil.[16]

Tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah presiden desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut. Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca.[17]

Tanggal 9 Juli 2012, tiga orang diserang dan tewas di Paniai, Papua. Salah satu korban adalah anggota TNI. Dua lainnya adalah warga sipil, termasuk bocah berusia 8 tahun. Bocah tersebut ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada.[18]

Hirarki organisasi dan otoritas pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Organisasi internal OPM sulit untuk ditentukan. Pada tahun 1996 'Panglima Tertinggi' OPM adalah Mathias Wenda.[19] Juru bicara OPM di Sydney, John Otto Ondawame, mengatakan telah lebih atau kurang dari sembilan titah kemerdekaan.[19] Jurnalis lepas Australia, Ben Bohane, mengatakan telah ada tujuh titah kemerdekaan.[19] Tentara Nasional Indonesia mengatakan OPM memiliki dua sayap utama, 'Markas Besar Victoria' dan 'Pembela Kebenaran'. Mantan yang lebih kecil, dan dipimpin oleh ML Prawar sampai ia ditembak mati pada tahun 1991. Terakhir ini jauh lebih besar dan beroperasi di seluruh Papua Barat.[19]

Organisasi yang lebih besar, atau Pembela Kebenaran (selanjutnya PEMKA), yang diketuai oleh Jacob Prai, dan Seth Roemkorem adalah pemimpin Fraksi Victoria. Selama pembunuhan Prawar, Roemkorem adalah komandannya.

Sebelum pemisahan ini, TPN/OPM adalah satu, di bawah kepemimpinan Seth Roemkorem sebagai Komandan OPM, kemudian menjadi Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat, sementara Jacob Prai menjabat sebagai Ketua Senat. OPM mencapai puncaknya dalam organisasi dan manajemen (dalam istilah modern) karena sebagai struktural terorganisasi. Selama ini, Pemerintah Senegal mengakui keberadaan OPM dan memungkinkan OPM untuk membuka Kedutaan di Dakhar, dengan Tanggahma sebagai Duta Besar.

Karena persaingan, Roemkorem meninggalkan markasnya dan pergi ke Belanda. Selama ini, Prai mengambil alih kepemimpinan. John Otto Ondawame (waktu itu ia meninggalkan sekolah hukum di Jayapura karena diikuti dan diancam untuk dibunuh oleh ABRI Indonesia siang dan malam) menjadi tangan kanan dari Jacob Prai. Itu inisiatif Prai untuk mendirikan Komandan Regional OPM. Dia menunjuk dan memerintahkan sembilan Komandan Regional. Sebagian besar dari mereka adalah anggota pasukannya sendiri di kantor pusat PEMKA, perbatasan Skotiau, Vanimo-Papua Barat.

Komandan regional dari mereka , Mathias Wenda adalah komandan untuk wilayah II (Jayapura - Wamena), Kelly Kwalik untuk Nemangkawi (Kabupaten Fakfak), Tadeus Yogi (Kabupaten Paniai), Bernardus Mawen untuk wilayah Maroke dan lain-lain. Komandan ini telah aktif sejak itu. Kelly Kwalik ditembak dan dibunuh pada 16 Desember 2009.[20]

Pada tahun 2009, sebuah kelompok perintah OPM yang dipimpin oleh Jenderal Goliat Tabuni (Kabupaten Puncak Jaya) sebagai fitur pada laporan menyamar tentang gerakan kemerdekaan Papua Barat.[21]

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat[sunting | sunting sumber]

Logo TPNPB

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973, setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Markas Victoria. Pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971 pada Bab V bagian Pertahanan dan Keamanan.