Presiden Indonesia Joko Widodo luncurkan kartu sehat untuk jaga daya beli

Presiden Indonesia Joko Widodo  luncurkan kartu sehat untuk jaga daya beli

Sekitar 15 juta keluarga miskin akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah melalui tiga kartu

Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat miskin, di Kantor Pos Pusat Pasar Baru Senin (3/11) pagi.

Menurut Jokowi pembagian tiga jenis kartu ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk mengakses ke pendidikan, untuk mengakses ke kesehatan, iya untuk menjaga daya beli dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” jelas Jokowi.

"Ini adalah bentuk pelayanan diperluas ( dari BPJS), ini step pertama kayak dulu di Jakarta, pegang ini dulu, kemudian step kedua akan kita benahi layanan di rumah sakit-rumah sakit,” tambah Jokowi.

Pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM bersubsidi yang selama ini menyedot anggaran negara Rp363,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan APBN-P 2014.

Tetapi, Presiden 

Jokowi enggan menyebutkan kapan kenaikan BBM akan dilakukan.

Payung hukum

Pada tahap pertama, Kartu Keluarga Sejahtera akan dibagikan untuk 1 juta keluarga, Kartu Indonesia Pintar untuk 160.000 anak usia sekolah, dan Kartu Indonesia Sehat akan dibagikan kepada sekitar 4,5 juta individu yang tersebar di 19 kabupaten/kota di 9 provinsi di Indonesia.

Salah satu yang menerima adalah Rusdi warga Pasar Baru yang menerima Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat di Kantor Pos Pusat pada Senin (3/11) ini.

"Jadi subsidi Alhamdulillah buat saya kayak gini yang dapat dana, bingung juga kalau BBM naik karena pasti harga-harga naik, ya saya tidak tahu dapat berapa tetapi ya dicukup-cukupinlah" jelas Rusdi yang sehari-hari tidak memiliki pekerjaan tetap.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berguna bagi masyarakat tetapi membutuhkan payung hukum, agar tidak bermasalah dalam pertanggungjawabannya.

"Buat saya kalau itu kebijakan untuk masyarakat saya dukung, KIS itu tidak ada di nomenlakturnya di APBN BPJS itu tidak ada yang namanya KIS, KIP juga tidak ada nomenlakturnya di APBN jadi harus dibuat, karena itu penggunaan dana APBN dan bisa bermasalah," jelas Agus.

Pemerintah menargetkan total penerima kartu sejahtera mencapai 15,5 juta keluarga miskin dengan anggaran Rp 6,44 triliun.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut data BPS pada Maret 2014 lalu, mencapai 28,28 juta orang. (BBC)