Prioritas Kerja Kabinet Joko Widodo Kesejahteraan rakyat , percepat Buat Kartu Sehat dan Kartu Pintar

Joko Widodo dan Jusuk Kalla

Prioritas Kerja Kabinet Joko Widodo Kesejahteraan rakyat , percepat Buat Kartu Sehat dan Kartu Pintar

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akhirnya mengumumkan nama menteri yang akan membantunya menjalankan pemerintahan. Pengumuman dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (26/10).

"Oleh undang-undang kita diberi waktu 14 hari untuk menyusun kabinet. Anggota kabinet kerja, saya umumkan di hari keenam setelah saya dan pak JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Pengumuman lebih cepat 8 hari dari yang ditetapkan UU," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengungkapkan proses penetapan menteri dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Hal itu terlihat dari dimasukkannya nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ini menjadi keutamaaan karena kabinet ini akan bekerja selama lima tahun, kami ingin mendapatkan yang bersih," terangnya. 

Ini Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK

1. Sekretaris Negara Pratikno

2. Menteri Bappenas Andrinof Chaniago

3. Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo

4. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti

6. Menteri Pariwisata Arif Yahya

7. Menteri ESDM Sudirman Said

8. Menko Polhukham Tedjo Edy Purdjianto

9. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

10. Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi

11. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

12. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly

13. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara

14. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB Yuddy Chrisnandi

15. Menko Perekonomian Sofyan Djalil

16. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

17. Menteri BUMN Rini M. Soemarno

18. Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga

19. Menteri Perindustrian Saleh Husin

20. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel

21. Menteri Pertanian Amran Sulaiman

22. Menteri Ketenangankerjaan Hanif Dhakiri

23. Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaja

25. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan

26. Menko Pembangunan manusia dan Kebudayaan Puan Maharani

27. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin

28. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek

29. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanan Yambise

31. Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan

32. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir

33. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi

34. Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, mengatakan ada tiga pesan penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet pertama di Istana Merdeka, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca: Ferry M. Baldan, Menteri Pecinta Manchester United)

"Tiga hal pokok secara garis besar untuk seluruh kementerian," ujar Anies di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pesan pertama, kata dia, Presiden Jokowi ingin semua menteri dapat meningkatkan kemakmuran yang berkeadilan. (Baca: 'Alhamdulillah Saldi Isra Tak Jadi Menteri Jokowi')

Kedua, setiap menteri harus melakukan terobosan dan bekerja cepat karena banyak masalah yang harus diselesaikan di setiap kementerian. "Kita bukan tidak mampu, tapi tidak mau menyelesaikan masalah itu," kata Anies menirukan ucapan Jokowi. (Baca: Menteri Ini Ogah Disapa 'Pak Menteri,' Siapa Dia?)

Ketiga, setiap menteri harus menjalankan tugas sesuai dengan tugas di kementerian yang dipegang. Namun demikian, Anies mengatakan, kerja lintas sektor kementerian juga dapat dilakukan. "Jika pekerjaannya saling terkait dengan kementerian lain, segera lakukan konsolidasi," kata dia. (Baca: Ridwan Kamil Kecewa Kabinet Kerja Jokowi, Kenapa?)

Menganai apa yang pertama kali akan digarap sebagai Menteri Pendidikan, Anies berujar, akan membuka dialog terlebih dahulu dengan sejumlah pejabat di kementerian tersebut. "Meski sudah ada masukan dari tim transisi, tetap harus didiskusikan di internal," kata Anies.

Setelah dilantik menjadi Presiden ke-7 Indonesia dan merampungkan susunan kabinetnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan aktivitas blusukan seperti yang selalu dilakukannya saat menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta.

Sinabung, Sumatera Utara menjadi tujuan perdana aktivitas blusukan Jokowi setelah dilantik menjadi presiden. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertolak ke Sinabung pada pukul 07.00 WIB hari ini, Rabu (29/10) guna menemui pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.

Dalam kunjungan tersebut, rencananya Jokowi akan menggunakan pesawat kepresidenan. Apabila sesuai rencana, maka perjalanan blusukan perdana Jokowi juga menjadi perjalanan pertama presiden ke-7 menggunakan pesawat kepresidenan. Melakukan perjalanan menggunakan pesawat kepresidenan kerap dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apabila hendak menjangkau wilayah domestik.

Pesawat kepresidenan sempat menjadi polemik di awal Jokowi terpilih sebagai presiden. Muncul wacana menjual pesawat kepresidenan guna melakukan efisiensi anggaran lantaran ruang fiskal yang sempit bagi Jokowi-JK untuk melaksanakan program-programnya. Wacana ini muncul dari politisi PDIP, Maruara Sirait yang merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2009-2014.

Berkunjung ke Sinabung, Jokowi diagendakan memberi sejumlah bantuan berupa tabungan dalam bentuk SIM Card atau Kartu SIM dalam jumlah yang belum diketahui. SIM Card tersebut layaknya kartu yang biasa digunakan untuk telepon seluler. Nomor telepon SIM Card tersebut akan menjadi nomor rekening.

Nantinya, warga korban erupsi Gunung Sinabung bisa mencairkan dana bantuan di gerai-gerai waralaba di sekitar wilayah erupsi setelah sebelumnya melihat jumlah saldo dana bantuan melalui telepon seluler.

Sebelum menggunakan sistem ini, pihak Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah terlebih dahulu membuka kerja sama dengan bank, perusahaan telekomunikasi, termasuk PT Pos sebagai salah satu agen yang menjadi tempat pencairan dana bantuan.

Sistem penyaluran menggunakan teknologi canggih ini nantinya akan menjadi model pemberian bantuan bagi warga miskin lainnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia bersama perbankan Tanah Air dan perusahaan telekomunikasi mengembangkan Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan aktifitas ekonomi berbasis teknologi. Uji coba layanan ini dilakukan pada bulan Mei hingga November 2013 dan mendapat sambutan positif terutama dari masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses keuangan.

LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan masyarakat unbanked dan underbanked.